mimbarumum.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padangsidimpuan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) persiapan penerimaan pendataan dan pemeriksaan kesehatan dalam tahapan pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pemilihan serentak tahun 2024 di Hotel Natama Kota Padangsidimpuan.
Dalam rangka memastikan kelancaran dan keabsahan seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Ketua KPU Kota Padangsidimpuan Tagor Dumora menegaskan bahwa semua penyelenggara Pemilu harus berpegang teguh pada aturan hukum yang berlaku.
Hal ini merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan Pilkada.
Dalam menanggapi dinamika yang terjadi, terutama terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, Tagor Dumora menyatakan bahwa melalui surat KPU RI Nomor 1692 Tanggal 23 Agustus 2024, permasalahan ini dianggap telah selesai. Keputusan tersebut telah mengakomodir putusan MK Nomor 60 serta putusan MK Nomor 70 yang terkait dengan batas usia calon kepala daerah.
“Putusan MK Nomor 70 mengatur bahwa batas usia calon dihitung sejak pengenalan pasangan calon, yang akan ditetapkan pada 22 September 2024 ,” kata Tagor kepada wartawan, Senin (26/8/2024).
Ia juga menyebutkan bahwa dalam proses ini, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mungkin harus mengalami penundaan sementara menunggu revisi yang akan segera diterbitkan. Pengalaman dari Pilpres sebelumnya menunjukkan bahwa begitu MK mengeluarkan putusan terkait batas usia capres dan cawapres, diperlukan penyesuaian regulasi.
“Kami berharap revisi PKPU 8 Tahun 2024 terkait pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan terbit pada 26 Agustus 2024, sehingga tidak ada lagi dinamika yang mengganggu saat pendaftaran calon berlangsung,” jelas Tagor dengan optimis.
Ia juga memberikan penjelasan terkait persyaratan jalur perseorangan dalam Pilkada 2024. Berdasarkan jumlah penduduk dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir, Kota Padangsidimpuan memiliki 161.204 pemilih, dengan suara sah sekitar 120 ribu pada Pemilu sebelumnya.
Sesuai dengan Keputusan MK Nomor 60, untuk daerah dengan jumlah penduduk dalam DPT hingga 250 ribu, pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan cukup dengan 10% dari suara sah pada pemilu terakhir.
“Jika mengacu pada keputusan tersebut, Kota Padangsidimpuan membutuhkan sekitar 12 ribu suara sah untuk pengusulan calon perseorangan,” jelas Tagor. Sementara itu, bagi calon yang diusung partai politik, syarat pencalonan tetap berada di angka minimal 20% dari jumlah kursi di DPRD, yang berarti harus memiliki setidaknya 6 kursi,” jelas Tagor.
Lebih lanjut, proses pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan akan berlangsung pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Setelah pendaftaran, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan yang dijadwalkan dari tanggal 30 Agustus hingga 2 September 2024.
“Kesehatan calon sangat penting untuk memastikan mereka mampu menjalankan tugas jika terpilih,” imbuh Tagor Dumora.
Sementara itu, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna turut memberikan pernyataan terkait pentingnya koordinasi antara KPU dan pihak keamanan untuk memastikan proses pendaftaran calon berjalan lancar tanpa gangguan.
Menurutnya, potensi kerawanan mungkin muncul selama pendaftaran, terutama jika terjadi penumpukan pendukung dari calon yang berbeda.
“Kami memperkirakan adanya tiga pasangan calon yang akan mendaftar. Untuk mengantisipasi potensi kerawanan, kami sarankan agar pendaftaran dibagi per hari, dengan setiap calon mendaftar pada hari yang berbeda,” jelas Kapolres.
Upaya ini, menurutnya, bertujuan untuk meminimalisir gangguan ketertiban dan keamanan selama proses pendaftaran berlangsung.
Dengan langkah antisipatif ini, diharapkan proses pendaftaran calon Wali Kota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan dapat berjalan lancar dan kondusif, sehingga pesta demokrasi ini benar-benar menjadi ajang yang bersih dan adil.
Reporter : Rizal Oloan Nasution
