mimbarumum.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diminta untuk selalu perhatian dan mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri, agar tetap konsisten atas implementasi semua aturan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, baik kepada orang per orang, pimpinan dan anggota DPRD, maupun Bupati/Walikota dan Gubernur, yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan di daerah kabupaten/ kota dan provinsi.
Demikian dikatakan Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas (PD14) Sumatera Utara, Ahmad Pauzi Pohan, merespon kisruh proyek multiyears di Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK) Pemprovsu senilai Rp2,7 triliun, yang menggunakan APBD Sumut Tahun 2022, APBD Tahun 2023 dan APBD Tahun 2024.
“Gubernur Edy Rahmayadi akan berakhir pada tahun 2023 yang akan datang. Karenanya, proyek multiyears tersebut tidak boleh menggunakan APBD melebihi periodesasi jabatan yang dimilikinya. Larangan ini tercantum dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Bahkan, amanat Permendagri terkait proyek Multiyears dengan sumber dana APBD ini, ternyata harus dibuat Peraturan Daerah terlebih dahulu,” urai Fauzi Pohan, Jumat (9/6/2022).
Menurutnya, Permendagri tersebut dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan oleh semua unsur pemerintahan daerah, baik DPRD maupun Pemerintah Provinsi, agar penggunaan APBD tepat sasaran dan tidak dikorupsi.
“Maka sangat wajar, bersama PD14 Sumut, sebagai satu organisasi masyarakat yang sudah diakui oleh undang-undang dan berdomisili di Provinsi Sumatera Utara, kami meminta kepada Mendagri Tito Karnavian, untuk konsisten dalam menegakkan Permendagri yang sudah ditetapkan dan diketahui masyarakat, sehingga didapatkan kepastian hukum yang benar dalam menggunakan APBD. Sehingga tidak terjadi polemik atau pelanggaran hukum yang bisa mengakibatkan pejabat dan pimpinan DPRD bisa ditangkap KPK atau Aparat Penegak Hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan,” tekan Fauzi Pohan.
Seperti diketahui, Tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memulai proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan program strategis daerah bersumber dari APBD Sumut 2022, 2023 dan 2024 dengan total anggaran sebesar Rp2, 7 triliun. Proyek ini dijelaskan secara detail melalui Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/935/KPTS/2021 tentang Penetapan Pekerjaan Rancang dan Bangunan (Design And Build) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Di Sumatera Utara Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 31 Desember 2021, ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.
Tak pelak, program yang dinilai ‘bermasalah’ ini mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya saat ini sedang berjalan proses gugatan PTUN yang dilakukan oleh Nezar Djoeli dan Delia Ulpa sebagai masyarakat Sumatera Utara yang memberikan kuasa kepada LBH Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) dengan nomor gugatan 45/G/2022/PTUN MDN.
Menurut Nezar Djoeli, selaku penggugat Gubernur di PTUN Medan, membenarkan bahwa dirinya melalui LBH PSI Sumut, menggugat proyek multiyears senilai Rp2,7 triliun. Tujuannya, untuk mengawal uang rakyat. Sebab, pria yang pernah menjabat Anggota DPRD Sumatera Utara Periode 2014-2019, mengetahui ada mekanisne yang tidak dijalankan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, tentang pedoman tekbis pengelolaan keuangan daerah.
Diantaranya, lanjut Nezar, tidak dibahas Badan Anggaran DPRD Sumut dan tidak ada Perda yang disahkan secara bersama oleh Pimpinan DPRD Sumut dan Gubernur terkait anggaran multiyears senilai Rp2,7 triliun tersebut.
“Harusnya Dewan (DPRD Sumut) dan Gubernur yang ngotot, berterima kasih dengan PSI Sumut, agar di kemudian hari tidak ada lagi yang terkena persoalan hukum dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Provinsi Sumut, baik eksekutif maupun legislatif,” Nezar mengakhiri.
Reporter : Jafar Sidik
