Kinerja Lemah, Copot Ketua Tim BOS Provsu Roedy Fachrizal?

mimbarumum.co.id – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 2 oknum kepala sekolah yang diduga melakukan korupsi di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Batubara oleh Tim Intelijen Kejati Sumut bukti lemahnya pengawasan Ketua Tim BOS Provsu Roedy Fachrizal yang juga Sekretaris Dinas Pendidikan Provsu (Disdiksu).

Kedua tersangka terindikasi melakukan pengumpulan uang kepada para kepala sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Batubara yang bersumber dari Dana Bos Tahun Anggaran (TA) 2025 SMK/SMA Negeri dan Swasta se-Kabupaten Batubara. Pemotongan dana BOS yang dilakukan kedua tersangka untuk kepentingan pribadi.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Komunitas Media Pendidikan (KOMEDIK) Sumatera Utara Muhammad Nasir SS meminta Kejatisu Idianto agar memeriksa Ketua Tim BOS Provsu Roedy Fachrizal karena terindikasi kelalaiannya melakukan pengawasan internal dilingkungan Disdiksu.

“Ada indikasi pembiaran atau diduga mengetahui tapi tidak langsung. Tak mungkin Pak Roedy tak menerima informasi adanya pungli dari sejumlah kepala SMA/SMK di Batubara,” ujar praktisi media ini.

Untuk itu, KOMEDIKSU mendorong dan meminta Ketua Tim BOS Provsu selaku saksi ahli ini diperiksa juga oleh Tim Kejatisu.

“Kita minta jangan hanya 2 oknum kepala sekolah ini saja yang dihukum tapi atasannya patut dicurigai, karena peraktek korupsi, pungli atau OTT sering juga atas arahan pimpinan,” bebernya. 

Berbagai kasus di tahun 2025 ini mencuat seperti pengembalian dana (TGR) BOS terhadap 22 kepala SMA hasil audit BPK RI yang meminta kepada Inspektorat Provsu mengambil tindakan tegas agar kepala sekolah tersebut dikenakan sanksi pencopotan dari jabatan atau penundaan kenaikan pangkat.

“Bayangkan saja tiap sekolah melakukan TGR jumlahnya berbeda-beda sampai mencapai setengah miliar lebih. Namun sayangnya, Dinas Pendidikan Provsu terkesan menutupi persoalan yang dialami kepala sekolah agar tidak viral di masyarakat,” ujar dia. 

Masalah lain yang saat ini juga belum tuntas terkait pengelolaan aset sekolah sebesar Rp 14 miliar lebih juga belum terselesaikan. Artinya, ada laporan aset yang belum disampaikan ke Inspektorat Provsu dan BPK RI secara tepat dan benar, sehingga menimbulkan persoalan baru. 

Ia juga mengungkapkan bahwa Ketua Tim BOS Provsu ini tak pernah mempublikasikan data jumlah penerima BOS Salur tahap 1 tahun 2025.

“Kita tak dapat data berapa sekolah yang sudah cair dana BOS dan berapa sekolah yang melakukan pergeseran akibat terlambat menyerahkan laporan BOS tahun 2024,” katanya. 

Sehingga timbul kecurigaan bahwa laporan BOS Salur tahap 1 tahun 2025 tidak transparan dan tertutup bagi awak media. “Saya pernah WA Pak Roedy bahwa dana BOS tahap 1 sudah cair. Namun beliau menjawab saya gak tau,” sambung Nasir dengan penuh keheranan.  

Selain lemahnya dalam melakukan pengawasan internal, Ketua Tim BOS Provsu ini juga terkesan tak paham atau menguasai masalah pendidikan khususnya yang menyangkut publikasi dana BOS SMA/SMK/SLB se Sumatera Utara. 

“Untuk itu KOMEDIKSU akan melaporkan ke Gubsu M Bobby Afif Nasution agar mencopot jabatan Sekretaris Roedy Fachrizal karena yang bersangkutan lamban mengatasi persoalan BOS di Dinas Pendidikan Provsu. Kita mendesak Pak Bobby agar secepatnya pejabat ini diganti karena kinerjanya tak memuaskan,” jelasnya. 

Reporter M Nasir