Jumat, Juli 5, 2024

Ketua Tim Penertiban KJA Samosir akan Validasi Data

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Terkait amburadulnya data penerima ganti rugi KJA yang ditertibkan Pemkab Samosir, Ketua Tim Penertiban akan memanggil seluruh pemangku kepentingan.

Ketua Tim Penertiban KJA Kabupaten Samosir Mangihut Sinaga kepada mimbarumum.co.id, Selasa (7/12/2021) di Kantor Bupati Jalan Rianiate mengatakan, akan secepatnya memanggil semua anggota tim dan validasi data.

“Ini harus disikapi secepatnya, kalau ada konflik di lapangan, idealnya harus dibahas oleh tim,” sebutnya.

Maka dikatakannya, akan segera mengumpulkan seluruh anggota tim di penertiban KJA. “Seharusnya tak ada masalah, apalagi sampai warga ribut dengan petugas,” ujar Mangihut.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Samosir itu menambahkan, terkait ganti rugi kepada pemilik KJA, semua akan diakomodir.

“Masalah siapa yang duluan dieksekusi, harus sesuai data yang divalidasi,” imbuhnya.

Menyangkut adanya keluhan masyarakat terkait KJA yang tenggelam, ia meminta agar masyarakat mengangkatnya kemudian dibuatkan berita acara.

“Jadi tidak ada masalah dengan penertiban KJA, tapi memang harus kita validasi datanya, sesuai ketersediaan dana tahun ini,” jelasnya lagi.

Kalau sudah divalidasi data pemilik KJA, menurutnya, tahun depan masyarakat yang belum terakomodir dipastikan mendapatkan ganti rugi.

“Secepatnya para petugas penertiban akan kita panggil, agar persoalan ini terang benderang,” kata Mangihut.

Sebelumnya diberitakan, pemilik KJA di Kelurahan Pintusona yang merasa berkeberatan atas pendataan tim penertiban hampir bentrok di lapangan.

Bukti Naibaho dan Natanael Nadeak pemilik puluhan kotak KJA ribut dengan Kabid Perikanan Dinas Pertanian Samosir Desmon Siahaan.

Pemilik KJA mempertahankan, data rencana penertiban yang sudah ditandatangani Sekdakab Samosir Jabiat Sagala.

“Kalau SK yang ditandatangani pak Sekda ini tidak berlaku, Tim Penertiban harus memberikan penjelasan,” kata Natanael.

Ia membeberkan sesuai data yang dikeluarkan pada tanggal 4 November 2021, nama mereka terdata sebagai penerima ganti rugi.

“Tapi sampai sekarang Pemkab Samosir tidak melakukan eksekusi secara transparan,” kata Bukti Naibaho mengamini pernyataan Natanael.

Reporter : Robin Nainggolan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepala BPMP Sumut Apresiasi Festival Kurikulum Merdeka 2024 Berjalan Sukses

mimbarumum.co.id - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (BPMP Sumut) sebagai UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi...

Baca Artikel lainya