mimbarumum.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti menghadiri silaturahmi nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) di Aula Gedung Medan Club Jalan Kartini Medan, Sabtu (27/8/2022) sore.
Silaturahmi tersebut dihadiri ratusan pengurus FKPPN dari berbagai provinsi diantaranya Jawa Barat, Aceh, Jambi dan se Sumatera Utara.
Selain Ketua DPD RI, turut hadir di silaturahmi tersebut Anggota DPD RI asal Sumut, Muhammad Nuh dan rekannya Anggota DPD RI asal Aceh, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FKPPN HN Serta Ginting, Ketua Dewan Pembina DPN FKPPN, JA Ferdinandus, sejumlah Ketua DPW FKPPN se Indonesia diantaranya Ketua DPW FKPPN Sumut, R.Heru Pradoyo.
Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Jamil Sipayung dalam sambutannya mengaku bangga diamanahkan menjadi ketua panitia menghadirkan Ketua DPD RI.
Dia mengaku kegiatan digelar selain sebagai ajang silaturahmi para pensiunan perkebunan nusantara, juga penyampaian aspirasi para pensiunan.
Sebab Jamil Sipayung mengakui.ada belasan ribu lagi pensiunan perkebunan yang belum menerima haknya diantaranya uang pensiunan atau santunan hari tua (SHT).
“Padahal sudah berulang kali kami menyampaikan aspirasi kami dengan berbagai cara namun hingga kini belum juga ada realisasinya. “Makanya melalui forum ini kami berharap bapak La Nyalla agar membantu kami,”katanya.
Ketua Umum DPN FKPPN, Serta Ginting dalam sambutannya meminta La Nyalla untuk membantu memperjuangkan aspirasi dan harapan para anggotanya yang masih terus hidup di bawah garis kemiskinan. Diantaranya mengenai hak Santunan Hari Tua (SHT) yang belum dibayar hingga kini.
“Mohon kepada Bapak Ketua DPD RI agar memperjuangkan Penyelesaian Pembayaran Uang SHT bagi para Purnakarya yang hingga kini belum mereka terima. Padahal mereka sungguh sangat membutuhkan uang tersebut. Kami sudah mengadu ke Menteri BUMN (Erick Tohir, red) tetapi tidak ada respon sama sekali. Kami berharap Pak La Nyalla memperjuangkan hak kami,” katanya.
Serta Ginting menambahkan, SHT merupakan kewajiban BUMN Perkebunan Nusantara kepada Purnakarya. Jumlah total SHT yang belum dibayarkan mencapai Rp 835,1 miliar yang merupakan hak dari 10.820 orang purnakarya.Tidak itu saja, Serta Ginting juga meminta Ketua DPD RI memperjuangkan peninjauan atas rendahnya uang Manfaat Pensiun (MP) yang mereka terima setiap bulan.
“Anggota kami ada yang cuma mendapat Rp.150.000 per bulan. Jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Kami juga mendesak agar PTPN segera menyelesaikan pembayaran Hak Jubileum kepada para purnakarya,” katanya yang juga diamini oleh Ketua Harian FKPPN Jamil Sipayung.
Banyaknya penggarapan dan penjarahan Lahan Milik PTPN oleh pihak ketiga, turut disampaikannya. Serta Ginting pun berharap pemerintah serius ikut menyelesaikan agar PTPN kembali bisa memiliki lahan-lahan produktif itu dari cengkeraman mafia tanah.
“Kami juga kecewa karena banyak di antara kami yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah, karena di KTP kami tertulis Pensiunan BUMN. Padahal kondisi kami sangat membutuhkan,” katanya.
Permasalahan lain yang disampaikan adalah agar Kementerian ATR/BPN membatalkan KSO Lahan PTPN II seluas 8.000,7 Hektar untuk Pembangunan Kawasan Deli Megapolitan. Karena, di atas lahan tersebut masih dihuni dan ditempati oleh masyarakat dan pensiunan.
Sementara jtu, Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam sambutannya langsung menanggapi positif aspirasi yang didorong oleh FKPPN. Kata dia, dalam waktu dekat ini permasalahan ini akan disampaikannya langsung ke Presiden RI Joko Widodo.
La Nyalla dalam sambutannya langsung menugaskan Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Muhammad Nuh, yang juga Senator asal Sumatera Utara, untuk memanggil Menteri BUMN Erick Tohir terkait hal itu.“Semoga Presiden Jokowi langsung merespon hal ini. Karena bisa saja Pak Jokowi belum tahu soal ini. Saya tugaskan Pak Nuh, salah satu Senator asal Sumut yang bisa stand by mengawal aspirasi ini. Jadi silahkan koordinasi dengan Pak Nuh untuk mengawal aspirasi ini. Saya akan perjuangkan ini dengan izin Allah. Mohon doa agar berkah,” kata La Nyalla yang disambut tepuk tangan meriah.
Menanggapi tugas disampaikan Ketua DPD RI, Muhammad Nuh menyatakan siap sewaktu-waktu untuk bertemu dan koordinasi lebih lanjut dengan Ketua DPN FKPPN. “Bapak tidak perlu ke Jakarta. Saya yang akan menemui bapak,” tandas Muhammad Nuh.
Reporter : Jamaluddin
