Kemana sih Maunya?

Berita Terkait

Catatan: Rizanul

mimbarumum.co.id – Selasa (10/5/2022) sore dalam sebuah “Silaturrahim bersama Tokoh dan Sesepuh Medan,” Shohibul Ansor Siregar, Awaluddin Thayeb, Erwin Pane, Asyari Usman, Syafaruddin Sikumbang dan beberapa tokoh lain di “Caldera Kopi” Jalan Sisingamangaraja, serasa banyak hal yang saya rasakan terulang atau bahkan dejavu.

Sore itu, kami bicara ringan, tapi dengan isu yang terbilang berat, yakni “Mau Kemana Indonesia?” Bang Asyari Usman, bang Awaluddin yang akrab dengan sebutan bang Luddy, dan bang Shohibul menjadi pembicara atau mungkin cocok sebagai “pemantik” diskusi.

Aliran diskusi memang tidak deras, mungkin karena isinya rada padat, maklum yang dibicarakan negeri sendiri. Walau tidak ada kaitannya dengan arus politik 2024 yang mulai beriak, tapi sedikit banyak ada juga serempetan kecil di tekongan untuk momen itu.

- Advertisement -

Nah, kenapa saya bilang seakan ada pengulangan atau dejavu dalam perjalanan jejak digital saya? Ceritanya, ternyata tidak sedikit. Mulai dari 11 Mei 2020, ternyata saya pernah membuat sebuah artikel kecil dengan tajuk “Pagi Medan!” Topiknya “Informasi Siapa Punya?”

Intinya, saat itu saya pernah berpikir tentang dua hal yang bisa membuat orang kuat dan berkuasa. Satu dari dua hal itu adalah, penguasaan arus informasi. Hal yang satu ini, tidak lebih mudah ketimbang penguasaan harta, karena tak ada harta informasi juga bisa tak ada.

Saya perhatikan, siapapun yang menguasai dua hal itu, mereka akan cenderung feodal. Feodalisme sebagai struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik (sosial politik), umumnya dijalankan di kalangan yang menguasai harta dan informasi.

Di zaman baheula, mereka umumnya bangsawan atau kalangan kelas atas, yang untuk mempertahankan posisi itu akan berusaha keras tetap bisa menguasai arus harta dan informasi.

Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal.”

Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan, dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, sering kali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti “kolot”, “selalu ingin dihormati”, atau “bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan”.

Baca juga: 

Meutya Hafid Kutuk Penembakan Jurnalis Al-Jazeera oleh Tentara Israel, Desak Mahkamah Pidana Internasional Lakukan Penyelidikan

Nah lagi, melihat fakta itu di zaman now, kira-kira apa betul? Masih ada para feodal, dan mereka selalu membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kelas, menutup akses dan arus informasi publik untuk kalangan tertinggi, sehingga mudah untuk menguasai sesuatu sesuai kehendaknya?

Wow….., kalau itu masih ada dan di negeri yang katanya berperadaban dan demokratis itu sama sekali tidak mantap dan perlu gerakan nyata menghentikannya! Hal ini ternyata berulang sore itu.

Dimana sesiapapun yang bisa menyelesaikan sistem feodalisme itu, tentunya orang hebat dan akan lebih manusiawi, karenanya saya pikir, perlu untuk mencari mereka secara baik dan benar, dan saya yakin, orang-orang hebat itu tetap ada dan berupaya menjadikan informasi itu berguna umum, sehingga pemerataan kesempatan dan hak yang bersesuaian bagi segenap khalayak untuk mengakses harta, sehingga ke depan tidak lagi muncul monarki-monarki serakah akan kuasa dan harta, dan mengangkangi informasi apa pun untuk kenyamanan dan keamanannya sendiri.

Kemudian, sekira 10 tahun lalu, pada tanggal sama, yaitu 11 Mei 2012, ternyata saya pernah bertanya begini, “Kira-kira apa betul? Para feodal itu selalu membentuk kelompok-kelompok berdasarkan kelas, menutup akses dan arus informasi publik untuk kalangan tertinggi, sehingga mudah untuk menguasai sesuatu sesuai kehendaknya?”

Hal ini, secara tidak direncanakan terulang kembali sore itu, dan sekira 13 tahun lalu, pada 11 Mei 2009, saya pun sempat bertanya, “Kemana sih maunya?”, topik yang selaras dengan perbincangan kami Selasa sore lalu itu.

(Rizanul Arifin, wartawan senior, Litbang MimbarUmum)

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -

Berita Pilihan

LIPPSU Akan Bentuk Koperasi Mandiri untuk Bantu Korban TPPO

mimbarumum.co.id - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) Azhari AM Sinik menegaskan, pihaknya siap membantu korban Tindak...