mimbarumum.co.id – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkap adanya indikasi untuk menduduki sejumlah bangunan lembaga vital pemerintahan termasuk, Istana Negara Jakarta usai rusuhnya unjuk rasa 22 Mei 2019.
Menurut Wiranto, yang juga mantan Panglima ABRI, upaya itu diusahakan terlaksana setelah kerusuhan, yang menimbulkan korban jiwa.
Sedangkan para korban jiwa itu akan dijadikan seolah “martir”, yang selanjutnya akan menjadi pemicu aksi massa yang lebih besar lagi.
“Dengan adanya martir akan menyulut emosi massa untuk lebih beringas melakukan aksinya. Dengan adanya martir akan memperbesar aksi melawan pemerintah dengan menduduki KPU, Bawaslu, DPR dan Istana,” ujar Wiranto melalui keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, (28/5/19).
Informasi itu sendiri disampaikan Wiranto kepada tokoh ‘Suluh Bangsa’ yang beraudiensi kepadanya Selasa siang. Pointer-pointer informasi lantas disampaikan kepada media dalam bentuk keterangan tertulis.
Wiranto menyampaikan, tujuan utama dari seluruh rangkaian aksi itu sendiri adalah membuat Capres petahana Joko Widodo lengser dari jabatannya.
“Tujuan akhir akan memakzulkan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” ujar Wiranto.
Selain itu, Wiranto juga mengemukakan, kerusuhan diduga dirancang supaya aparat keamanan bertindak berlebihan atau over reaktif dalam menanganinya. Selanjutnya, upaya pembangunan opini untuk menyudutkan aparat keamanan dilakukan sehingga mereka dianggap sewenang-wenang.
“Ada dugaan kuat bahwa demo anarkis sengaja dilakukan untuk memancing aparat bertindak over reaktif, sehingga menimbulkan korban dari pedemo,” ujar mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan itu.
Wiranto mengungkapkan, secara umum, kerusuhan 22 Mei 2019 merupakan pengkondisian untuk memberi efek yang setidaknya sama dengan aksi 212 yang berhasil membuat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama lengser dari jabatannya. Namun pengumpulan massa yang benar-benar besar gagal karena penyekatan dan pengimbauan dari unsur pimpinan di daerah yang cukup efektif.
“Jadi apa sebenarnya tujuan demo akbar tersebut digelar di Jakarta? Yaitu menolak hasil Pemilu, mendelegitimasi penyelenggara pemilu, mendelegitimasi pemerintah, mendiskualifikasi paslon 01, kemudian menetapkan paslon 02 sebagai pemenang pemilu,” ujar Wiranto. (viva)
