mimbarumum.co.id – Kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19 di Samosir mencuat pasca Pilkada 9 Desember 2020. Tak tanggung-tanggung, kasus ini menyeret dua petinggi aparatur pemerintah daerah.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir menyeret dan menetapkan Sekdakab Jabiat Sagala dan Plt Kadishub Sardo Sirumapea sebagai tersangka. Kasus ini diduga erat hubungannya dengan perseteruan Sekda dan mantan Bupati Samosir.
Pada pilkada lalu, diyakini Sekda Jabiat Sagala berbeda haluan politik dengan paslon petahana Rapidin-Juang. Hasil sementara, Vandiko-Martua berhasil meraih suara terbanyak dan menumbangkan petahana.
Sekarang berkembang informasi di kalangan masyarakat, Plt Kadishub Sardo Sirumapea pejabat muda dan energik dikorbankan. Namun Tak ada yang bisa menjawab.
Kepada awak media, aparatur yang tak diragukan loyalitasnya itu mengatakan, tetap menghargai proses hukum. Akan tetap menjalani proses dan taat hukum.
Pada masa pemerintahan Rapidin-Juang yang baru berakhir 17 Februari 2021, Plt Kadis Perhubungan Samosir, Sardo Sirumapea termasuk “anak emas” mengikuti jejak seniornya Kepala Bappeda Rudi Siahaan.
Dalam kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19, beranikah Sardo Sirumapea mengungkap aliran dana secara terbuka? Tentunya masyarakat Samosir masih menunggu kesimpulan kasus ini.
Sekdakab Jabiat Sagala yang saat ini sebagai Plh Bupati Samosir, kepada mimbarumum.co.id, Jumat (19/2/2021) di Pangururan, seusai sidak dibeberapa OPD juga mengatakan, akan mengikuti proses hukum.
“Namun kita mengimbau masyarakat agar tetap menghargai proses hukum, jangan saling menjustifikasi,” harapnya.
Sebagai insan yang sungguh sungguh menginginkan pembangunan Samosir berjalan optimal, ia tidak menginginkan terjadi kegaduhan.
Kejari Samosir yang telah memulai kasus dugaan korupsi dana Bansos Covid-19 diharapkan mengungkapnya secara optimal. Sehingga apresiasi masyarakat atas kinerja kejaksaan atas kasus ini semakin positif.
Reporter: Robin Nainggolan
Editor : Siti Murni