mimbarumum.co.id – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sumut memberikan nilai zona merah terhadap Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumatera Utara kategori pelaporan masyarakat tertinggi terhadap pelayanan.
“Yang palin tinggi dilaporkan ke Ombudsman Sumatera Utara untuk tahun 2019 kemarin dari kepolisian, disusul kemudian sektor pertanahan agraria, baru pendidikan,” kata Kepala ORI Sumut Abyadi Siregar kepada mimbarumum.co.id via seluler kemarin.
Ditegaskan Abyadi setiap instansi harus memiliki komitmen, berkewajiban menyusun dan mempublikasikan pelayanan.
Baca Juga : Realisasikan 15 Ribu PTSL, BPN Medan Sediakan Posko Tiap Kelurahan
Menanggapi prihal tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Dadang Suhendi diwakilkan Humas BPN Sumut Jadi Ginting menyebutkan akan melakukan peningkatan pelayanan di tahun 2020.
“Untuk itu, memang kita di 2020 ini berusaha meningkatkan pelayanan kita ke masyarakat jadi target dari pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) untuk di 2020 tidak ada lagi zona merah dari Ombudsman dari Kantor Pertanahan,” ujar Ginting ketika di konfirmasi mimbarumum.co.id, Rabu (4/3/2020) di BPN Sumut.
Baca Juga : BPN Medan Segera Sertifikatkan Tanah Pemerintah
Ia pun menerangkan berbagai macam bentuk pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan di BPN.
“Beragam, PTSL ada sengketa ada, perkara ada, tetap berbaur dengan badan pertanahan,” sebutnya.
Lebih jauh Jadi Ginting menyebutkan, itu sebenarnya pengaduan itu seupaya mungkin kita tindak lanjuti. Kalau sistem di kita kalau misal ada laporan ke kantor wilayah itu tetap kita teruskan ke kantor pertanahan yang untuk menyelsaikannnya.
“Itu surat kita selalu sifatnya segera dalam 14 hari mereka harus jawab surat itu selalu. Jadi kita upayakan memang segala pengaduan itu harus ditindak lanjuti badan pertanahan,” ungkapnya.
Kendati demikian juru bicara BPN Sumut ini enggan menyampaikan Kantor BPN Kabupaten/Kota mana saja yang paling terbanyak dilaporkan masyarakat atas pelayanan yang tidak memuaskan.
Reporter : Jepri
Editor : Dody Ferdy