Padangsidimpuan, Mimbar – Masyarakat Kota Padangsidempuan dipersilakan melaporkan ke Kantor Kejaksaan Negeri jika mengetahui ada tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah itu.
“Silakan masyarakat laporkan jika ada temuan korupsi. Kita (pihak kejaksaan) akan terbuka dan siap menerima,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Padangsidempuan, Firmansyah seperti yang disampaikan Kasi Pidana Khusus (Kapidsus), A. Akbar Dasopang, Jum’at (14/12/18).
Namun dia berharap laporan yang disampaikan itu harus sesuai fakta dan dilengkapi dengan data beserta bukti yang akurat sehingga akan memudahkan aparat kejaksaan dalam melakukan tindakan dan penyelidikan.
Pejabat itu menyebutkan, saat ini korupsi sudah masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan. Pelakunya tidak hanya dilakukan ppara pejabat tinggi di pusat, namun sudah menjalar hingga ke daerah-daerah sampai ke aparatur di desa.
“Korupsi itu sangat buruk dan dapat menghambat pembangunan. Soalnya uang negara yang seharusnya untuk melakukan pembangunan, tapi justru dikorupsikan atau disalahgnakan, maka dalam upaya memberantas korupsi ini, kita siap bersinergi dengan semua elemen masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya,” ucapnya.
Kajari berharap masyarakat luas maupun LSM atau lembaga lainnya bersama- sama mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN atau anggaran pemerintah lainnya supaya pembangunan itu terlaksana dengan baik.
Informasi yang diperoleh dari Kasi Pidsus Kejari Kota Padangsidimpuan, selama kurun tahun 2018 ini sudah terungkap 5 (lima) kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di instansi pemerintahan kota Padangsidimpuan.
Sebanyak 4 (empat) kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dan satu kasus lagi masih dalam tahapan penyidikan.
Dari 5 kasus itu, pelakunya terdiri 3 (tiga) orang pejabat dari instansi pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, 1 (satu) orang dari instansi Dinas Perizinan dan 1 (satu) orang lagi dari Dinas Pertanian. (zal)
