mimbarumum.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memeriksa anggaran Sekretariat DPRD Samosir. Permintaan disampaikan jurnalis yang berugas di DPRD Samosir, mereka mengeluhkan tidak transparannya proses pembayaran iklan dan rilis dari Sekretaris DPRD Samosir ini.
Para pewarta menilai, pembayaran iklan dan rilis kepada media di tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kita berharap BPK turun ke Sekretariat DPRD Samosir, agar pos anggaran yang berkaitan dengan media tidak menyalahi regulasi yang berlaku,” sebut seorang jurnalis, Marihot Simbolon, kepada mimbarumum.co.id, Senin (2/2/2021) di Kantor Dewan Parbaba, Kecamatan Pangururan, Samosir.
Menurutnya, BPK harus memeriksa penggunaan uang negara, khususnya yang berkaitan dengan media. Pernyataan in diungkap mengacu kepada efisiensi dan transparansi yang harusnya dilakukan pelayanan pemerintahan ini. Sehingga, anggaran yang telah dialokasikan memang betul-betul digunakan untuk publikasi. “Biar tidak bias, selanjutnya memiliki landasan hukum yang tepat,” kata dia.
Wartawan lainnya, Hotdon Naibaho juga mengungkapkan pendapat serupa dengan Marihot. Menurutnya, mekanisme pembayaran iklan dan rilis berita di Sekretariat DPRD perlu dibakukan. Lantaran belum ada aturan baku tentang klaim dan pembayaran iklan dan rilis berita hingga kini. “Dana itu merupakan uang rakyat, jadi harus memiliki payung hukum yang jelas,” pungkasnya.
Kasubbag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Samosir, Nikson Situmeang kepada wartawan menyebutkan, iklan dan rilis berita sudah diatur oleh Peraturan Bupati (Perbup) Samosir Nomor 2 Tahun 2021. Perbup ini mengatur Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD).
Informasi dihimpun wartawan, sampai saat ini, tidak ada acuan dan landasan hukum yang baku terkait pembayaran uang rilis dan koran di sekretariat DPRD maupun Kominfo Samosir.
Reporter: Robin Nainggolan
Editor : Siti Murni
