mimbarumum.co.id – Presiden Joko Widodo meminta seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari wabah Covid-19. Dia meminta jika ada yang berani menyelewengkan anggaran itu agar ‘digigit’.
Pemerintah menganggarkan dana Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Anggaran yang sangat besar, sehingga pemanfaatannya harus semaksimal mungkin.
“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi kemarin.
Baca Juga : Kepala BPKAD Medan Diperiksa Kejatisu Terkait Dugaan Korupsi Covid-19
Dalam acara itu, Jokowi pun mengajak lembaga pengawasan seperti BPKP, BPK hingga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut.
“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif. Jangan menunggu terjadinya masalah. Jangan menunggu sampai terjadinya masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan. Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system,” tegasnya.
Jokowi pun mempersilahkan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Dia mengingatkan, pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.
Namun Jokowi juga mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak ‘menggigit’ orang yang tidak salah. Dia juga berharap mereka yang bekerja agar tidak ditebar ketakutan.
“BPKP, inspektorat dan juga LKPP adalah aparat internal pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan. Demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan,” tutupnya. (dtc)
Editor : Redaksi