IPK Sikapi Beredarnya Hasil Survey

Berita Terkait

mimbarumum.co.id – Sebuah ormas kepemudaan di Kabupaten Samosir menyikapi beredarnya survey yang dilakukan sebuah lembaga di daerah itu karena dianggap membuat kegaduhan di tengah masyarakat.

“Kepada semua pihak jangan menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Samosir dengan mengatasnamakan relawan survey,” kata Wakil Ketua DPD Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Samosir, Hotdon Naibaho kepada Mimbar, Sabtu (23/2/19) di Pangururan, Samosir.

Dia meyakini masyarakat Samosir yang kuat dengan kultur adat istiadat akan mampu menentukan pilihannya sendiri. Dia juga masyarakat sudah cerdas dalam memilih, khususnya saat menentukan pilihan wakilnya di tingkat kabupaten.

Namun Hotdon tetap mengingatkan agar pihak-pihak tertentu saat melakukan survey dalam melakukannya secara independen. “Kalau bikin survey, silakan independen, karena masalah ini sangat sensitif,” imbaunya.

- Advertisement -

Tokoh pemuda itu juga mengimbau agar kalangan organisasi pemuda, kalangan milenial dan stakeholder lainnya juga turut menciptakan suasana kondusif menjelang pemilu.

“Jangan justru melakukan provokasi yang memecah belah di tengah masyarakat,” tukasnya lagi.

Dikatakannya, setelah pernyataan salah seorang yang mengaku relawan survey terkait hasil surveynya untuk pemilihan legislatif di 4 dapil Kabupaten Samosir, Hotdon menilai yang bersangkutan telah menggiring opini yang mengarah provokatif.

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan Junaedi Barus, kepada Mimbar menyebutkan bahwa lembaga survey LSN sudah mrndaftarkan keberdaannya ke KPU setempat dan sedang dalam proses persetujuannya.

“Idealnya kalau sudah resmi diterima pendaftarannya di KPU Samosir sesuai aturan berlaku, maka sebelum merilis hasil survey ke publik harus koordinasi dengan KPU,” ucapnya.

Ketentuan proses pendaftaran, katanya juga harus menyertakan persyaratan bahwa lembaga survey sudah terakreditasi dari pihak berkompeten.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Samosir Jonner Simbolon mempertanyakan hasil survey yang dirilis oknum yang mengaku relawan itu.

“Sebenarnya kita bangga kalau ada lembaga survey yang kredibel di daerah ini,” katanya.

Menurutnya, metodologi survey yang dilakukan relawan itu harus dijelaskan secara terbuka. Apakah itu melalui polling atau sampel, sehingga kredibilitasnya lebih signifikan.

“Kalau merilis hasil survey ke publik tanpa membeberkan metodologi, bisa saja menjadi polemik dan mengarah ke provokasi,” kata Jonner. (rn)

Tinggalkan Balasan

- Advertisement -

Berita Pilihan

Temui Anggota DPRD Deliserdang, FKPPN Sumut Desak Sub Holding Supportingco Bayar Uang Beras dan Jubelium Pensiunan

mimbarumum.co.id - Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) Sumatera Utara, yang memiliki legalitas hukum...