mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Rahim Siregar,menyampaikan interupsi di sela-sela saat berlangsungnya sidang paripurna, Rabu (26/12/2023). Abrul Rahim akrab disapa ARS menyampaikan sejumlah catatan refleksi Sumut Akhir Tahun 2023 yang juga disaksikan sejumlah perwakilan pimpinan Forkopimda dan Pimpinan OPD.
ARS menjelaskan, sekitar 114 hari Pj Gubsu Hassanudin telah menjalankan tugas yang sebelumnya selama lima tahun dijabat pasangan ERAMAS ( Edi Rahmayadi dan Musa Rajekshah ) telah membangun pondasi membangun Sumut Adil, Aman dan Bermartabat yang tercantum dalam RPJMD Sumut 2018 – 2023. Sehingga tentunya masyarakat Sumut memiliki ekpektasi/harapan besar kepada Pj Gubsu untuk melanjutkan pembangunan Sumut lebih baik, lebih luas dan lebih dirasakan masyarakat.
Untuk itu, lanjut wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) ini, masyarakat Sumut menunggu terobosan kebijakan strategis populis Pj Gubsu yang berdampak kepada perekonomian terkendali, pelayanan prima, pendidikan bermartabat, kesehatan ramah dan Infrastruktur mantap Sumut. “Tentunya kita dapat secara objektif mencermati kinerja bapak pj gubsu dalam waktu hampir 4 bulan ini sebagai orang nomor satu di Sumut, dan Sekda Pemprovsu sebagai orang nomor dua di Sumut, tentunya saya sebagai Anggota DPRD Sumut FraksI PKS memberikan apresiasi kepada gubsu yang telah mampu mengendalikan inflasi masih tetap dibawah inflasi Nasional menurunkan angka stunting dari 21 persen menjadi 18%, dan telah melakukan pengukuhan Satuan Tugas ( Satgas ) Sekolah Bersih Narkoba dan juga kegiatan persiapan PON ke XXI yang terus diburu dan dikejar baik fisik maupun penyiapan Atlis sebagai tuan rumah, disamping kinerja yang dilakukan tentunya ada pekerjaan rumah yang harus menjadi atensi serius bapak Pj Gubsu dan bapak Sekda Sumut,”beber ARS.
Dalam pemaparan interupsinya, ARS dalam siaran persnya kepada wartawan, Sabtu (30/12/2023) di Medan menyampaikan delapan catatan Refleksi Sumut Tahun 2023, yakni pertama soal
Narkoba yang semakin menjamur, terkesan dibiarkan oleh institusi di negeri ini yang seharusnya garda terdepan memberantas peredaran benda haram ini, namun pemberantasan masih setengah hati dalam memberantas narkoba yang jelas-jelas merusak generasi muda Indonesia. “Seharusnya kita malu sebagai FORKOPIMDA , kita malu sebagai anggota DPRD Sumut dan kita malu kepada generasi muda dan anak- anak kita bahwa Sumut masih bertengger di peringkat pertama peredaran dan pemakaian narkoba di Indonesia. Kasus ditangkapnya mantan Kapolda Sumbar inisial TM adalah sebuah pelajaran penting bangsa ini,”tegasnya.
Kedua, lanjut dia, semakin banyaknya konflik agraria/pertahanan di Sumut yang belum tuntas sehingga berdampak kepada konflik horizontal antara masyarakat dan perusahaan, yang akhirnya merugikan masyarakat. Ketiga, soal kemiskinan dan pengangguran yang meningkat terbukti kondisi masyarakat saat ini semakin berat dan banyaknya generasi muda yang tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadi potensi terjadi kriminalitas yang marak di tengah-tengah masyarakat yang tentu membuat ketidaknyamanan masyarakat ( pencurian, perampokan, begal dll ).
Keempat, jelas ARS, soal stagnan pelayanan birokrasi kepada dunia usaha dan masyarakat khusus bidang perizinan ( galian C ), pendidikan, kesehatan dan lainnya dimana Sumut masih meraih piagam Meritokrasi dari Kementerian MENPAN menjadi tantangan untuk pengelolan pelayanan ( Merit System) lebih baik lagi di Sumatera Utara Kelima, ARS juga menyampaikan usulan penyediaan bus untuk mahasiswa dan masyarakat untuk pulang ke kampung untuk dapat menyalurkan aspirasi sebagai pemilih di Pemilu 2024, karena rata-rata mahasiswa di Medan dan sekitarnya masih memiliki KTP kampung halamannya. “Sehingga ini diharapkan menjadi atensi bapak Pj. Gubsu dan Sekda Sumut untuk penyediaan bus. Sebab bukan hal yang baru karena Pemprovsu dan Pemko Medan juga menyedikan bus di saat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru. Dan hal ini sudah pernah saya sampaikan kepada kepala Dinas Perhubungan Sumut,”ucapnya
Keenam, soal stagnannya pembangunan 2,7 triliun sebagai Proyek Multiyears yang seharusnya tuntas tahun 2023 ini, tapi kenyataan PT Waskita yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan tidak serius dan seolah-olah bermain-main ( Wanprestasi ) terhadap program yang sesungguhnya membantu perekonomian dan akses pelayanan di masyarakat. Ketujuh, ARS mendesak dibentuknya Pansus Pertambangan, dimana Sumut memiliki Energi Sumber daya Mineral/ESDM yang berlimpah ( Tambang Emas, Nikel Putih, Batu bara, Sawit Karet dll ), tapi fakta di lapangan pembagian terjadi ketidakadilan dan seolah-olah perusahaan besar yang memiliki izin dari pusat memiliki kekuasaan dan peraturan sendiri. Apalagi tidak mendengar suara, saran dan masukan Kepala Daerah dan DPRD.
Terakhir delapan, ARS juga menyampaikan perlunya dibentuk Pansus Pemilu dan Pilkada untuk menjaga Demokrasi Indonesia. “Karena kita tidak ingin ada niat-niat untuk mencederai Pemilu dengan ide, gagasan, sikap dan perbuatan yang tidak demokratis dan terang-terangan melawan hukum, sebab sudah ada indikasi kuat upaya melakukan kecurangan saat pemilu.”tutupnya.
Reporter: Jamaluddin