mimbarumum.co.id – Anggota DPRD Medan, Dedi Aksyari Nasution mengatakan, permasalahan perizinan bangunan harus menjadi perhatian Pemko Medan. Ia mengharapkan, sistem birokrasi tidak terlalu panjang, atau rumit prosesnya.
“Sebaiknya langsung melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan,” ucap Anggota DPRD Medan, Dedi Aksyari Nasution
kepada wartawan, Sabtu (20/11/2021).
Politisi Gerindra ini menegaskan, Pemko Medan harus memperkuat pengawasan dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran.
“Misalnya, izin membangunnya 5 tapi yang dibangun 6. Ini yang harus diawasi oleh kelurahan dan kecamatan, serta Dinas terkait dalam mengantisipasi kerugian negara,” ujar Dedi.
Selain itu Dedy juga berharap dinas terkait terus melakukan pengawasan. Jangan sampai izin yang dikeluarkan berbeda dari bangunan yang dimohonkan.
Begitu juga bila ada yang melebihi izin atau yang tidak mempunyai izin solusi, sebaiknya memberikan denda lebih tinggi dari nilai biaya kepengurusan. Karena ini lebih efektif.
Dedi juga mengingatkan, dalam perolehan sektor PAD, bukan hanya sekedar mengejar capaian target, tetapi bagaimana juga peruntukannnya.
Reporter : Djamaluddin
