Ini Penjelasan BPJS Kesehatan Gratis dari Bobby Nasution

mimbarumum.co.id – Program BPJS Kesehatan gratis selalu digaungkan calon Wali Kota Medan nomor urut 2 dalam setiap silaturahmi. Program yang dibuat Bobby Nasution ini bukan tanpa rancangan, ia mengaku sudah melakukan hitung-hitungan dan membahas program ini kepada anggota DPRD Kota Medan terkait anggarannya.

“BPJS itu gratis bagi masyarakat, tapi bukan tidak bayar, tapi biayanya ditanggung pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” jelasnya dalam silaturahmi dengan warga Jalan AR Hakim Gang Kolam, Medan Area, Sabtu (14/11/2020).

Saat ini, jelas Bobby, ada sekitar 400 ribuan warga Kota Medan yang dicover iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah.

“Yang bilang saya cuma janji-janji saja, ini penjelasannya,” ucap menantu Presiden Jokowi ini.

Baca Juga : Begini Cara Akhyar Bangkitkan Ekonomi

Dikatakan Bobby, warga yang dicover BPJS Kesehatan adalah warga yang berada dibawah garis kemiskinan. Tapi di masyarakat saat ini, banyak masyarakat yang hampir-hampir miskin.

Makanya, lanjut dia, saat nanti memimpin Medan bersama H. Aulia Rachman, akan menaikkan sebesar 5% yang tercover dari garis kemiskinan, menjadi sekitar 800 ribuan.

“Berdasarkan diskusi dengan anggota DPRD Kota Medan, anggaran kesehatan yang dialokasikan sebenarnya cukup untuk cover BPJS Kesehatan kelas III,” jelas dia.

Selain itu untuk Program Keluarga Harapan (PKH), ungkapnya, dari sekitar 2,4 juta penduduk Kota Medan, tidak sampai 200 ribu yang mendapatkan manfaat, hanya sekitar 180 ribuan.

“Jika ditarik dari garis kemiskinan, banyak sekali yang belum mendapatkan manfaatnya,” terang Wakil Ketua BPP HIPMI ini.

Makanya, imbuh Bobby, karena PKH merupakan program pemerintah pusat, dia akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk menambah jumlah warga yang tercover PKH.

“Contohnya PKH lansia 70 ke atas. Ini harus didata, Pemko Medan pasti bisa melihat rata-rata umur warga dan membuat programnya,” jelas dia.

“Untuk itulah kami bergerak ke masyarakat, mendengar langsung masalah masyarakat. Sehingga enak buat program pembangunan. PKH ini akan kita tinjau ulang, kalau memang perlu penambahan kuota, akan kita minta,” pungkasnya. (Rel)

Editor : Dody Ferdy