mimbarumum.co.id – Perdagangan antar daerah dari 34 provinsi di Indonesia, selain kompleks juga memiliki peran sangat besar pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Sebagai negara kepulauan, strategi perdagangan yang perlu diterapkan adalah memperkuat pasar domestik dengan model ekonomi negara kepulauan.
Sejalan dengan meningkatnya perdagangan antar daerah, program hilirisasi produk unggulan daerah pun menjadi penting dilaksanakan. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk unggulan hingga ratusan persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si mengatakan hilirisasi produk daerah di Sumatera Utara telah berkembang dengan baik. Serta masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan.
Hal tersebut disebabkan Sumut memiliki ketersediaan bahan baku untuk dilakukan penghiliran atau diproses menjadi bahan jadi.
“Sumatera Utara memiliki bahan atau sumber daya yang cukup besar potensinya, misalnya saja CPO Sumatera Utara yang memiliki banyak turunan produknya hingga 80 jenis tapi belum dikembangkan di sini,” kata Sekdaprov Sumut.
Ia berbicara saat menjadi narasumber pada acara diskusi media “Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar Daerah di Sumatera Utara” yang digelar oleh Forum Merdeka Barat 9, di Aula Raja Inal Siregar, KantorGubsu Lt 2, Medan, Rabu (20/3/19).
Menurut Sekdaprov Sumut, hilirisasi membuat pergerakan ekonomi Sumut cukup baik. Produk hilir mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian Sumut. Saat ini, sektor terbesar penggerak perekonomian di Sumut yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut selalu di atas rata-rata nasional, dampak daripada bergeraknya industri pengolahan yang ada di Sumatera Utara,” ujarnya.
Selain itu Sekdaprov Sumut juga menyebut neraca perdagangan Sumatera Utara saat ini juga surplus. “Kita masih lebih banyak ekspor ketimbang impor,” katanya.
Saat ini Sumatera Utara telah melakukan perdagangan antar daerah dengan mekanisme pasar yang berlaku. Sekdaprov Sumut mengatakan Sumatera Utara telah mengadakan perdagangan dengan Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.
Sementara untuk perdagangan antar daerah yang dilakukan dengan kerjasama, saat ini Pemprov Sumut sedang menyusun MoU mengenai kerjasama perdagangan dengan Kepulauan Riau. Komoditas yang disasar berupa bahan pangan seperti sayuran dan lainnya.
Meski begitu, perlu dukungan faktor lain seperti infrastruktur untuk menunjang hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Sekdaprov Sumut memaparkan beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam proses pengerjaan atau rencana di Sumut.
Di antaranya bendungan Lau Simeme, proyek Lake Toba mice and tourism, pelabuhan dan kawasan industri Kuala Tanjung, KEK Sei Mangkei, KIM Medan, LRT, jalan tol, pembangunan Kualanamu Aeroropolis, rel kereta api Rantau Parapat-Dumai.
Selain itu Pemerintah Sumatera Utara juga telah meminta kabupaten/kota agar membuat produk unggulannya masing-masing. Dari 34 kabupaten/kota, saat ini sudah ada 17 kabupaten/kota yang telah menetapkan keputusan Bupati/Walikota tentang produk unggulan daerah.
Senada dengan Sekdaprov Sumut, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA mengatakan infrastruktur menjadi faktor terpenting agar hilirisasi dan perdagangan antar daerah berjalan dengan maksimal.
“Konektivitas bisa mendorong hilirisasi produk dan perdagangan antar daerah. Untuk itu, perlu dibangun konektivitas darat, pelabuhan dan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop UKM, Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si mengatakan hilirisasi sangat erat dengan kelembagaan.
“Jadi yang kita butuhkan bagaimana penguatan kelembagaan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah,” katanya.
Menurutnya, peranan koperasi sangat penting dalam mendukung proses hilirisasi dan perdagangan antar daerah. Dan untuk memastikan keaktifan suatu koperasi, masyarakat bisa langsung cek ke : http://nik.depkop.go.id/ sehingga bisa diketahui secara lebih detail tentang identitas koperasi, pro@l koperasi, indikatorkelembagaan, indikator usaha, dan keuangan koperasi.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Pengelolaan Media Ditjen IKP, Siti Meiningsih, Kepala Dinas Kominfo Provsu, M Fitriyus, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut, Ilyas Sitorus, serta insan pers yang diundang. (YF/rel)