mimbarumum.co.id – Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Sumatera Utara, segera mengusulkan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memfasilitasi penyaluran hibah dan paket bantuan sosial oleh Walikota Binjai, Amir Hamzah, karena dianggap sarat kampanye.
“Dari legislatif, tentunya kami akan menjalankan fungsi pengawasan. Makanya dalam waktu dekat ini, kami akan segera usulkan RDP untuk memanggil pimpinan OPD terkait dan menjelaskan hal ini,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar, Rabu (04/09/2024) siang.
Diakui Hairil Anwar, penyaluran hibah dan paket bantuan sosial oleh Walikota Binjai, Amir Hamzah, memang sarat kampanye. Apalagi paket bantuan soaial yang dibagikan kepada masyarakat menyertakan foto dan jargon untuk melanjutkan kepemimpinan Amir Hamzah sebagai kepala daerah.
Padahal seperti diketahui, Amir Hamzah menjadi salah satu kandidat calon Walikota Binjai di Pilkada 2024, yang pada 28 Agustus 2024 lalu, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai.
“Memang penyaluran hibah dan bantuan sosial itu tidak salah. Tapi itu jadi kontroversi jika dilakukan rutin selama Pilkada, serta menggunakan anggaran daerah dan dilakukan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri. Apalagi ada dicantumkan foto walikota, tapi tidak ada foto wakil walikota. Jelas sekali ada upaya mencuri start kampanye,” tandas Hairil Anwar.
Di sisi lain, dia juga mengingatkan Bawaslu untuk bersikap tegas dan menindak kepala daerah yang dengan sengaja memanfaatkan program, anggaran, dan peran aparatur pemerintah untuk mengkampanyekan dirinya, serta melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU, yakni mulai 25 September hingga 23 November 2024.
“Saya rasa kegiatan seperti ini harusnya dilarang oleh Bawaslu, karena kegiatan seperti ini sudah sama dengan kampanye, dan ini sarat pelanggaran Pemilu. Apalagi ada kata-kata ajakan untuk melanjutkan kepemimpinan,” ujar Hairil Anwar.
Reporter : Burhan S