mimbarumum.co.id – Ketua Dewan Pengurus HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara, Lely Zailani, mengajak semua stakeholder berupaya mengatasi ancaman krisis pangan. Sekaligus menjadi gerakan internalisasi sensitive iklim dan pemberdayaan perempuan. Sebab, semakin aman pangan, masyarakat, termasuk perempuan, akan semakin mandiri.
Pernyataan ini dia sampaikan dalam diskusi dan konsultasi kolaborasi program, dengan Plt Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis dan Kepala Sub Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam, Sry Puspa Sari, beberapa waktu lalu.
Diskusi itu dilakukan terkait dengan program HAPSARI tahun 2022 – 2023, yaitu “Membangun strategi pencegahan perubahan iklim dan ketahanan pangan keluarga untuk mengatasi ketimpangan akses sumber daya di Sumatera Utara”.
Dalam rilis, Lely mengatakan program ini diimplementasikan di lima kabupaten di Sumatera Utara, meliputi; Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Labuhanbatu, berkolaborasi dengan Sources of Indonesia (SoI). Pendanaan kegiatan bersumber dari Ford Foundation dengan persetujuan Ditjen Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri.
Melalui program ini akan dikembangkan konsep Kampung Nusa dan Rumah Nusa (Nutrisi Keluarga), dengan kegiatan menanam mulai dari halaman hingga kebun. Dalam konteks pencegahan perubahan iklim ini, ketahanan pangan bukan hanya soal beras, tetapi justru mengubah mindset (pola pikir) “kenyang tak harus beras”, sekaligus pengorganisasian komunitas untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang “menanam untuk meredam perubahan iklim”.
Menurut Lely, program ini berupaya mengatasi ancaman krisis pangan sekaligus menjadi gerakan internalisasi sensitive iklim dan pemberdayaan perempuan. Sebab, semakin aman pangan, masyarakat (dan perempuan) akan semakin mandiri.
Plt Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis,menyambut baik ajakan kolaborasi dari HAPSARI tersebut. Menurutnya, kolaborasi multi pihak termasuk kobalorasi antara Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dengan Pemerintah justru sangat dibutuhkan saat ini.
Selain mendukung misi prioritas Gubernur Sumut dalam membangun desa dan menata kota, juga membantu upaya pemerintah daerah Provsu dalam penurunan emisi GRK pada sektor mitigasi dan adaptasi yang saat ini menjadi prioritas, yaitu Ketahanan Ekonomi melalui Ketahanan Pangan.
Hasmirizal menambahkan diskusi-diskusi koordinasi semacam ini bagus dilakukan secara regular. Bahkan perlu dirumuskan bersama semacam matriks pembagian peran dalam kolaborasi antara Ornop dengan Pemerintah Daerah. Bappeda siap memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan terkait administrasi, penyusunan rencana program bersama, serta pertemuan-pertemuan kordinasi dengan organisasi pemerintah daerah lainnya di Sumatera Utara.
Reporter : Siti Amelia
