mimbarumum.co.id – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung merasa kesal kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Pasalnya, Edy tidak hadir dalam kunjungan kerja (Kunker) yang sudah dijadwalkan oleh Komisi II terkait dengan persiapan Pemilu.
Ungkapan kekesalan Doli tersebut disampaikan usai mereka memberhentikan forum pertemuan karena tidak adanya kepala daerah yang hadir. Doli mengatakan kunker tersebut untuk mengetahui sejauh mana persiapan daerah untuk menghadapi Pemilu serentak di 2024 mendatang.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana setiap daerah itu persiapan yang dilakukan seperti apa dan sejauh mana mereka siap menghadapi Pemilu yang Pemilu 2024 itu kan Pemilu nya sangat kompleks,” kata Doli di Medan, Kamis (2/3/2023).
Pembahasan itu dinilai penting oleh mereka sehingga Pimpinan Komisi II DPR RI hadir semua bersama Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito. Karena pentingnya pembahasan tersebut lah membuat mereka mendatangkan Heddy.
“Oleh karena itu kami hari ini tiga pimpinan Komisi II hadir, saya Ketua Komisi, kemudian Pak Junimart yang kebetulan dua-duanya berasal dari Sumatera Utara ada Pak Saan dan beberapa anggota yang lain mengundang semua elemen yang terkait soal persiapan Pemilu, bahkan didampingi oleh Pak Heddy DKPP, ini baru pertama lho Pak Hedi selaku ketua DKPP hadir bersama yang lain,” ujarnya dengan ekspresi kecewa.
Apalagi kata Doli, Sumatera Utara termasuk yang memiliki pengaduan terbanyak permasalahan etik penyelenggara Pemilu. Namun, gubernur, wakil gubernur, kepala daerah hingga komisioner KPU dan Bawaslu yang mereka undang tidak hadir.
“Nah mereka datang ke sini karena memang selama ini Sumatera Utara ini termasuk kasus yang paling banyak pengaduannya, nanti Pak Heddy bisa itu jelaskan secara detail, jadi sebetulnya banyak masalah di Sumatera Utara ini, tapi sayang nya kami lihat tidak ada, pak gubernur tidak hadir, wakil gubernur juga tidak ada, semua kepala daerah yang kita undang satu pun tidak ada, bahkan komisioner KPU dan Bawaslu dari pusat pun tidak ada,” ucapnya.
Namun karena tidak adanya yang pihak terkait yang hadir maka pertemuan tersebut dihentikan. Sehingga Doli menuding Pemprov Sumut tidak serius mengurusi Pemilu serentak 2024 mendatang.
“Jadi tidak apa yang dibicarakan pada akhirnya, padahal masalah banyak, masalah banyak, tadi saya juga datang ke sini buka WA teman-teman DPR juga menyampaikan ada masalah soal anggaran Pemilu, mau dibahas sama siapa? Yang pengambil keputusan tidak ada,” ungkapnya.
“Jadi kami Komisi II menyepakati untuk tidak meneruskan pertemuan ini, ini apa namanya ya, kami merasa tidak dihormati datang ke sini, padahal kami mau bicara satu agenda penting nasional dan saya bisa mengatakan bahwa sepertinya Pemerintah Sumatera Utara ini tidak serius mengurusi Pemilu, dianggap biasa-biasa aja ini Pemilu ini, padahal ini berkaitan dengan kepentingan mereka, ” imbuhnya.
Terkait kondisi ini, Komisi II berencana akan membahas bersama Menteri Dalam Negeri terkait pembinaan kelembagaan pemerintah daerah. Karena Kunker ini kata dia sama dengan rapat kerja di Kantor DPR RI di Senayan.
“Ya nanti akan kami bahas, kan begini kunjungan kerja ini kan sebenarnya rapat kerja yang dilakukan di Kantor DPR di Senayan kita pindah ke daerah, bertemu langsung, kami yang datangi, selama ini kami yang undang orang ke kantor, tapi kunjungan kerja ini kan rapat kerja yang kami datangi tempat-tempatnya, jadi sebenarnya ini sama penting nya dengan rapat kerja di Senayan sana, jadi nanti di dalam rapat kerja itu akan kami evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri, ini kan keterkaitan dengan pembinaan kelembagaan pemerintah daerah,” tuturnya.
Saat disinggung terkait adanya Sekda Sumut yang mewakili Gubsu Edy, Doli menyebutkan hal tersebut tidak bisa. Sebab menurutnya penanggungjawab utama adalah kepala daerah.
“Tapi kan penanggung jawab utama itu kan kepala daerah, nggak bisa (Sekda Sumut yang hadir),” sebutnya.
Dia menjelaskan terkait dengan Kunker tersebut sudah jauh-jauh hari dijadwalkan. Sehingga Doli menegaskan mereka tidak hadir serta merta begitu saja tanpa ada jadwal.
“Udah (surat), ini kan agenda sudah dijadwalkan lama dan kami kan datang resmi, semua prosedur kan dilalui, ada undangan, diterima atau tidak, nggak mungkin kami datang nyelonong-nyelonong,” ujarnya.
Menurutnya Gubsu Edy yang diwakilkan ke Sekda Sumut tidak begitu urgent, karena masih ada Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah. Untuk itu dia kembali menegaskan akan membahas situasi ini dengan Menteri Dalam Negeri.
“Pertanyaan kenapa harus Sekda, kenapa? Pertanyaannya kenapa? wakil gubernur kan ada di sini, gitu, ada apa? Gitu lho, kan sama misalnya semua kepala daerah kan ada wakilnya, kalau gitu kenapa pas Pilkada dipilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, terus kemana itu? Pembagian tugasnya bagaimana,” katanya.
“Ini juga terkait dengan kami akan mengevaluasi kinerja dari pemerintah daerah nanti bersama presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” sambungnya.
Sumber : detik.com
