mimbarumum.co.id – Sebanyak 7 fraksi di DPRD Asahan setujui ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Asahan tahun anggaran 2020. Sehingga menjadi Peraturan Daerah (Perda) Selasa (6/7/2021) di Gedung DPRD setempat.
Fraksi DPRD yang memberikan persetujuan yaitu Gerindra, Golkar, PDI. Perjuangan, Demokrat, PAN, PPP dan Nurani Keadilan.
Bupati Asahan H. Surya, pada pidatonya mengucapkan terima kasih kepada Badan anggaran DPRD Kabupaten Asahan yang telah melakukan pembahasan; atas laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Bersama tim anggaran Pemerintah Daerah sesuai jadwal.
“Rancangan Peraturan Daerah yang telah di setujui menjadi Peraturan Daerah. Maka untuk tahap berikutnya Rancangan Peraturan Daerah ini akan Kita sampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara, untuk di evaluasi. Apakah telah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,” sebut H Surya.
H Surya bilang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2020. Jika masih terdapat kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan, Surya berharap agar melakukan koreksi. Kemudian saran dan kritikan konstruktif yang disampaikan oleh badan anggaran untuk dilakukan perbaikan.
“Kinerja pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang kemampuan untuk menyerap seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Tetapi bagaimana dengan dana yang ada, kita mampu menghasilkan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan. Dan tentunya tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku” ujar Bupati.
Terakhir Bupati Surya kembali menyampaikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp 41.926.162.054. Selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah mendapat evaluasi dari pemerintah yang lebih tinggi. Dan seterusnya dapat ditampung pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) tahun anggaran 2021.
Editor : Siti Murni