mimbarumum.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Sumatera Utara menilai Pemerintah tidak punya empati terhadap rakyatnya yang akan berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2023 M / 1444H.
“Kita nyatakan dengan tegas menolak usulan pemerintah untuk menaikkan biaya haji 2023 sebesar Rp 69 juta,” tegas Hendro Susanto, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi PKS. Dapil Sumut 12 meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat dalam siaran persnya diterima mimbarumum online di Medan, Sabtu (21/1/2023).
Hendro susanto mengatakan fraksinya mengusulkan agar biaya ongkos haji sama seperti di tahun 2022 kemarin. Walapun angka tersebut sesungguhnya itu masih tetap memberatkan bagi calon jama’ah haji.
“Ini memberatkan bagi calon jama’ah haji di tahun 2023, pemerintah harus peka dong, pemerintah harus hadir untuk rakyatnya,” papar Hendro sebagai legislator muda yang dikenal vokal dalam menyuarakan keadilan dan keberpihakan pada rakyat, sebagaimana tagline PKS, “Bersama Melayani Rakyat”.
Hendro mengungkapkan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 39.886.009 jika mengacu pada tahun 2022 /1443H tahun kemarin. Yakni meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi pemondokan di Mekkah dan Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.
“Ini saja sudah memberatkan, apalagi jika naik hampir 100 persen. Kasihan calon jama’ah haji, kasihan rakyat, pemerintah harus mendengar suara rakyatnya,” katanya.
Lebihlanjut dikatakan, suara dan sikap Fraksi PKS sama dengan apa yang dirasakan oleh rakyat, khususnya calon jama’ah haji.
“Kami menerima sms dan wa dari masyarakat Provinsi Sumatera Utara, kiranya Aleg PKS bersuara dengan lantang untuk menolak wacana kenaikan ongkos naik haji tahun 1444H/2023M,” sebutnya.
Tawaran solusi Fraksi PKS DPRD Sumut kepada pemerintah yakni mendorong pemerintah untuk memaksimalkan diplomasi kepada Arab Saudi, negosiasi yang optimal dari Pemerintah Indonesia, bisa menekan kenaikan biaya haji. Pasalnya, kata Hendro, dengan jumlah jamaah haji yang begitu besar, Indonesia bisa menjadi penentu harga dan konstelasi yang ada di Mekkah dan Madinah.
“Loby loby dong pak Menteri Agama ke pihak Pemerintah Arab Saudi, tahun lalu justru ada wacana mau diturunkan biaya haji oleh legislatif, ini malah mau ditambah oleh pihak pemerintah, sungguh terlalu jika terjadi kenaikan,” tukasnya.
“Masih cukup waktu untuk pemerintah berkomunikasi secara elegan ke Arab Saudi.Kami berharap itu hanya wacana sepihak oleh Kemenag, dan kita meminta Komisi VIII DPR RI menolak dengan tegas. Suara ini kami teruskan ke pimpinan Fraksi PKS di DPR RI, dari aspirasi calon jama’ah haji asal Provinsi Sumatera Utara,” imbuh Hendro Susanto.
Reporter : Jamaluddin
