Sabtu, Juli 6, 2024

FPDI-Perjuangan Konsisten Tolak TBPP

Baca Juga

mimbarumum.co.id – Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Samosir menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan ketidakadilan dan konsisten membela kebutuhan masyarakat luas.

Sikap itu sudah ditunjukkan dengan tidak menghadiri paripurna P-APBD TA 2022, 30 September 2022 lalu. “Ada 3 point yang kita suarakan secara konsisten,” sebut anggota Fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Samosir Philippus Pandiangan, kepada mimbarumum.co.id, Kamis (6/10/2022) di Pangururan.

Ia merinci, point pertama, terkait biaya honor untuk 7 orang anggota TBPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan) sebesar Rp.17.000.000 per orang.

“TBPP ini sudah ditolak dari awal, tapi justru ditambah orangnya, tahun lalu hanya 5 orang, sekarang ada 7 orang,” imbuhnya.

Point kedua, biaya sewa Hotel Vantas yang disinyalir milik orangtua Bupati Vandiko Timotius Gultom sebesar Rp.40.000.000 per bulan.

“Menjadi pemborosan anggaran karena sudah ada Rumdis Bupati Samosir di Jalan Danau Toba Pangururan,” tegasnya lagi.

Ditambahkannya, point ketiga pengadaan unit alat berat milik Dinas PUPR, agar secepatnya ditempatkan di 9 Kecamatan. “Peruntukannya harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan untuk kebutuhan pribadi atau kelompok,” tandasnya.

Tiga point itu, diungkapkan Philippus, menjadi alasan Fraksi PDI-Perjuangan untuk tidak menghadiri Paripurna tentang P-APBD TA 2022.

“Karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Samosir terkait tiga point itu dinilai tidak pro rakyat,” bebernya.

Beberapa point yang disampaikan oleh Fraksi PDI-Perjuangan Samosir itu, sebelumnya sudah menjadi temuan BPK-RI.

“Kita tidak mau uang rakyat dimakan oleh beberapa orang saja, sementara masyarakat butuh pupuk, bibit dan kebutuhan mendasar lainnya,” kata dia.

Terkait TBPP yang dibentuk Bupati Samosir, Fraksi PDI-Perjuangan sudah menolak sejak dini, karena sampai saat ini dinilai belum ada payung hukum sebagai dasar untuk membayar gajinya.

Philippus menyebutkan, tujuan pembentukan TBPP itu juga kurang jelas. “Apa tugas pokok dan fungsinya, tidak ada urgensinya, tapi justru membebani rakyat melalui APBD,” sebutnya serius.

Reporter: Robin Nainggolan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kepala BPMP Sumut Apresiasi Festival Kurikulum Merdeka 2024 Berjalan Sukses

mimbarumum.co.id - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (BPMP Sumut) sebagai UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi...

Baca Artikel lainya