mimbarumum.co.id – Kalangan buruh Sumatera Utara di Medan, Kamis 2/12 kemarin menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia SE (45) di Jakarta, dengan menyebut “Buruh sudah mengalah dan menderita sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi.”
Di Jakarta, Bahlil (Menteri Investasi Kepala BKMP, mantan Ketua Umum HIPMI Pusat) –dikutip MimbarUmum dari kantorberita Antara– meminta buruh “berjiwa besar” terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 dengan kenaikan minim.
Referensi yang tersedia mencatat, kenaikan itu secara nasional hanya 1,09%, dan untuk Sumatera Utara lebih kecil lagi : 0,93%.
Bahlil –pria kelahiran Maluku Tengah– berargumentasi, pandemi Covid telah melanda Indonesia sejak tahun lalu. Pengusaha pun menerima dampak cukup berat.
Ia menggambarkan kondisi usaha dewasa ini, ibarat mobil. Perusahaan baru lari pemanasan, ganti oli. Tiba-tiba dikasih beban tinggi (maksudnya: kenaikan upah tinggi), bisa-bisa masuk got (parit).
Sebaliknya, Bahlil –datang dari dunia usaha– sama sekali tidak secuil-pun dikutip uraiannya tentang kondisi berat kaum buruh, juga akibat pandemi Covid itu.
LUKAI HATI
Menanggapi stateman Bahlil itu, Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut, Willy Agus Utomo, SH menegaskan, “Melukai hati kaum buruh.”
Soalnya, sejak Indonesia dipimpin Presiden Joko Widodo, kebijakan pemerintah justru 99% lebih berpihak kepada pengusaha atas nama investasi.
Willy kemudian mengurai, pada awal kepemimpinan Jokowi –jauh sebelum ada UU Cipta Kerja– upah layak bagi kaum buruh tidak pernah meningkat drastis, baik UMP maupun UMK (Upah Minimum Kabupaten/ Kota).
Saat baru menjabat 2014, Jokowi langsung mengeluarkan PP Normor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Upah pada era pertama Jokowi itu tidak pernah naik diatas 10%. Rata-rata hanya naik 5 – 7 %, hanya berdasarkan hitungan inflasi plus pertumbuhan ekonomi.
Katanya, “PP 78 itu saja sudah sangat mengebiri dan memiskinkan buruh. Pada hal sebelum PP itu dikeluarkan, kenaikan upah buruh bisa tembus diatas 10 – 20 %.”
Ia menambahkan, “Kami dulu menolak tegas dengan aksi-aksi besar. Tetapi lagi-lagi Jokowi tak menggubris.”
Seakan Menteri Bahlil akan langsung membaca statemennya, Jumat hari ini,
ia berkata, “Bisa bapak Bahlil bayangkan, sejak 2015 upah buruh sudah dimurahkan. Kami sudah mengalah. Suara kami tidak digubris hingga pemilu 2019.”
TAX AMNESTY
Willy kemudian bicara tax amnesty (pengampunan pajak). Katanya, pada priode pertamanya, Jokowi juga memberikan pengampunan pajak pada pengusaha penegemplang pajak dan kebijakan ekonomi lainnya demi kemudahaan pengusaha.
Ia mengingatkan pengalaman pahit, “Bahkan untuk bayar THR buruh saja boleh diutang pengusaha. Kala itu Menaker pak Muhaimin Iskandar. Itu artinya buruh terus dikalahkan dan mengalah.”
CIPTAKER MENGHANCURKAN
Masuk ke priode kedua, Jokowi pada 2019, baru saja dilantik, pidato pertamanya akan menggabungkan undang-undang –lagi-lagi– demi kemudahan investasi dan ekonomi melalui mekanisme Omnibus law. Maka, lahirlah UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 (Ciptakler).
Kata aktivis yang masuk “10 vokalis buruh 2021 versi Indonesia Indicator” itu, “UU tersebut jelas menghancurleburkan perjuangan pahlawan buruh. Sejak zaman Belanda memperjuangkan hak dasar dan hak normatif meliputi: upah, jam kerja, jaminan sosial, perbudakan dan hak normatif lainnya.”
Ia pun menggambarkan Jokowi sebagai “Presiden kejam” terhadap kaum buruh melalui pengaturan upah berdasarkan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
Kata Willy, dasar penetapan upah buruh hari ini, tidak lagi mempertimbangkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya berdasarkan variabel konsumsi per kapita rata-rata per wilayah.
Bahkan, usulan Dewan Pengupahan –meliputi unsur serikat pekerja / serikat buruh, Apindo dan Pemerintah– tidak lagi berfungsi.
Katanya,
“Variabel itu juga syarat mengada-ada. Bahkan bisa saja pesanan pemerintah yang sedang terus mementingkan pengusaha.”
Ia kemudian meneruskan, “Jadi bagaimana mungkin buruh makan atau hidup dengan hitungan badan pusat statistik (BPS)? Bukan berdasarkan berapa biaya kebutuhan hidup buruh, mencakup: sandang – pangan – papan?”
Dengan setengah berteriak, Willy mengatakan, “Ini sangat tidak memanusiakan kaum buruh!”.
SOAL PANDEMI
Terkait alasan pandemi Covid, ia mengingatkan, selama pandemi 75% buruh Indonesia 2021 sama sekali tidak menerima kenaikan upah. Kalau sisanya naik, tidak lebih dari 5%.
Ia memberi contoh Sumatera Utara.
Demi mementingkan pengusaha, Gubernur Edy Rahmayadi –merujuk pada surat edaran Menaker Ida Fauziyah– mengatakan, UMP 2021 sama dengan 2020 alias tidak naik.
Bukan hanya UMP, melainkan UMK di 32 kabupaten/kota pun tidak naik.
Hanya kota Medan yang menagalami kenaikan 3,3%.
Situasi lebih-kurang serupa, dialami juga seluruh daerah di Indonesia.
Seakan menujukan pernyataannya kepada Menteri Bahlil, Willy berkata, “Hari ini buruh bukan jiwanya lagi yang telah diberikan.”
Ia melanjutkan, “Bahkan nyawa kehidupannya dan keluarganya pun sudah di ujung tanduk akibat kepentingan para elit Pepeng (penguasa pengusaha) yang lebih banyak mendominasi pemerintahan, untuk dan atas nama kepentingan korporasi dan birokrasi ekonomi liberal.”
HOPELESS
Willy mengakhiri keterangan khas-nya pada MimbarUmum, dengan mengatakan, intinya buruh sudah berjiwa besar sejak tahun 2015 hingga saat ini.
Dia mengatakan kaum buruh kini sudah mulai hopless (tak punya harapan) terhadap pemerintahan Jokowi, karena para pembantunya bersumber dari para elit Pepeng, termasuk Bahlil Lahadalia, yang pro investasi tapi mengabaikan penderitaan kaum buruh.
Kata Ketua Partai Buruh Sumut itu, tegas, “Ke depan, kaum buruh mesti mengubah sendiri nasibnya melalui perjuangan politik, merebut kekuasaan secara konstutusional.”
Reporter : Chairuddin Pasaribu
Mantab Bung Willy atas penjelasan yg sangat akurat..semoga Perjuangan ke depannya makin ada kemajuan tu Kawan Buruh Indonesia.