mimbarumum.co.id – Data BPS Provinsi Sumatera Utara pada triwulan I 2019 Perekonomian Sumut tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan nasional yakni 5,30 persen year on year (yoy).
Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai nilai sebesar Rp192,03 triliun.
“Ekonomi Sumut pada Triwulan I 2019 ini meningkat dibandingkan Triwulan 1 2018 yang hanya sebesar 4,73 persen.Terdapat 3 sektor pertumbuhan yang cukup tinggi secara y-on-y yakni dari sisi produksi, informasi dan komunikasi sebesar 8,96 persen.
Diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,72 persen dan Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,37 persen,” ungkap Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi pada acara pembacaan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan I tahun 2019 di Kantor BPS Provinsi Sumatera Utara pada Senin (6/5/2019).
Dikatakanya, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi pada komponen pengeluaran konsumen lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 23,85 persen. Diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (P-KP) sebesar 17,55 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 6,24 persen.
“Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumut Triwulan I 2019 terhadap Triwulan IV-2018 (q-to-q) terkontraksi 0,42 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan negatif yang terjadi hampir di seluruh komponen PDRB pengeluaran di mana komponen yang mengalami kontraksi yaitu Komponen PK-P sebesar 12,71 persen, Komponen PMTB sebesar 5,54 persen, komponen PK-RT sebesar 0,81 persen. Sedangkan komponen perubahan inventori dan komponen PK-LNPRT yang tumbuh masing-masing sebesar 21,34 persen fan 12,85 persen,” katanya.
Secara struktur perekonomian di Pulau Sumatera secara spasi pada Triwulan I-2019 didominasi oleh beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sumut yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,33 persen. Diikuti Provinsi Riau sebesar 22,42 persen, Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,33 persen, Provinsi Lampung sebesar 10,59 persen.
“Sementara kontribusi terendah ditorehkan oleh Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” tutupnya. (Ml)