mimbarumum.co.id – Pasca ditetapkan sebagai tersangka, MTL sebagai Direktur CV Netpackage sudah dua kali dipanggil Kejari Samosir.
“Sudah dua kali tersangka MTL resmi kita panggil, tapi dia tidak datang,” sebut Kasi Intel Kejari Samosir Tulus Tampubolon kepada wartawan, Rabu (24/11/2021) di Pangururan.
Ia menjelaskan, alasan tersangka MTL mangkir dari pemanggilan pihak Kejari, karena yang bersangkutan sedang sakit.
“Tapi ketika dokternya kita koordinasikan, tersangka MTL disebutkan sedang tidak stabil tensinya,” imbuh Tulus.
Menurutnya, boleh saja tersangka mengatakan sedang sakit, karena hal itu merupakan haknya di depan hukum.
Dikatakan Tulus, ada kesalahan prosedur pada pengembalian selisih belanja Simadu. “Bagaimana mungkin para Kades mengembalikan selisih temuan, sementara uangnya dibelanjakan kepada tersangka,” tegas dia.
Sebelumnya, pihak Kejari Samosir merilis, bahwa sampai sekarang Simadu tidak terkoneksi ke Dukcapil sehingga berdasarkan perhitungan BPKP diperkirakan merugikan negara sampai Rp 600 juta rupiah.
Untuk mengungkap kasus Simadu, dijelaskannya, sudah memanggil Kepala Desa dan Camat se Kabupaten Samosir.
Untuk diketahui, Proyek Pengadaan Sistim Informasi Kependudukan Terpadu (Simadu), tersangka MTL berperan sebagai rekanan dari CV Netpackage menggunakan anggaran dana desa tahun 2016 sebesar Rp 15 juta per desa.
Kejari Samosir sudah melakukan pemeriksaan saksi saksi, termasuk tersangka sebagai rekanan pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan Simadu pada 127 desa se-Kabupaten Samosir Tahun 2016, dari APBDes sebesar Rp. 15 juta diproyeksikan untuk pengadaan laptop Rp 6,5 juta, pengadaan printer Rp. 750 ribu, pengadaan modem Rp 200 ribu dan pengadaan aplikasi sistem informasi kependudukan Rp. 7. 750. 000 ribu serta jasa pelatihan dan pendampingan selama satu tahun.
Setelah pelaksanaan kegiatan yang diduga melibatkan berbagai pihak itu, pada realisasi belanja terindikasi ada mark up harga, termasuk ada item yang diduga tidak dikerjakan, seperti pelatihan dan pendampingan selama 1 tahun.
Selanjutnya, kasus ini menjadi temuan Inspektorat Samosir, anehnya pengembalian selisih belanja Simadu, justru Kepala Desa yang dikorbankan.
Padahal para Kades se Kabupaten Samosir membayarkan penuh sebesar Rp. 15 juta ke pihak rekanan alias CV Netpackage.
Kejari Harus Telusuri Aliran Dana Simadu dengan Pemeriksaan Detail
Kalangan masyarakat mendukung penuh Kejari Samosir, untuk mengungkap kasus Simadu secara profesional dan terang benderang.
Sehingga tak ada lagi uang rakyat yang selalu dipermainkan oknum oknum tertentu, untuk memperkaya diri sendiri.
Pegiat antikorupsi Dian Pangihutan Sinaga kepada mimbarumum.co.id menegaskan, agar semua orang yang terlibat dalam kasus ini dibongkar pihak Kejaksaan.
Menurutnya, masih banyak hal yang perlu ditelusuri pihak kejaksaan. “Ada apa dibalik semua ini, secara bersama sama Desa menganggarkan Simadu,” ujarnya.
Lebih lanjut disebutkan, program Simadu yang menjadi persoalan ini, menyimpan banyak misteri. “Pihak Kejari juga harus mengungkap aliran dana, siapa saja yang kecipratan perlu diseret,” tegasnya.
Karena menurut Dian, tak mungkin semua desa di Kabupaten Samosir memplot belanja Simadu di APBDes secara bersama-sama. “Jadi perlu pemeriksaan secara detail kepada para pejabat daerah yang dinilai terlibat,” jelasnya.
Alasan itu menurutnya, karena si rekanan hanya sebagai penyedia jasa. “Jangan hanya tersangka MTL dikorbankan, semua pejabat yang terlibat harus diungkap,” tandas Dian.
“Tentu proyek itu sudah dikemas dari awal oleh opejabat berpengaruh, sehingga dituangkan menjadi Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dana desa,” pungkas dia.
Reporter : Robin Nainggolan