mimbarumum.co.id – Ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara HM Nezar Djoeli ST meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berhenti dalam mengusut kasus korupsi di Universitas Negeri Lampung saja, tetapi juga di berbagai provinsi lainnya, termasuk Sumatera Utara. Dengan begitu, tidak ada lagi pendidikan di Indonesia yang ternodai.
Menyikapi apa yang sedang terjadi pada dunia pendidikan, khususnya di tingkat universitas atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap salah seorang rektor universitas negeri, sangat disayangkan oleh semua pihak.
Nezar menyebutkan, dunia pendidikan seperti kampus, harusnya tidak mudah terjadi praktik monopoli apalagi korupsi. Karena kampus merupakan wadah dalam membentuk karakter, menggali ilmu, sekaligus tempat bertatap muka dan berinteraksi untuk mencetak generasi unggul di masa depan.
Terkait dengan penangkapan Rektor Unila beberapa waktu lalu, Nezar sangat mendukung langkah yang dilakukan KPK untuk membersihkan praktik korupsi di lingkungan pendidikan, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Utara.
“Kami mendukung penuh upaya KPK melakukan penindakan termasuk upaya pencegahan terhadap kasus-kasus korupsi, apalagi di dalam dunia pendidikan. Jelas, peristiwa ini sudah mencoreng wajah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Risert dan Teknologi (Mendikbudristek),” kata Nezar Djoeli, Rabu (31/8/2022).
Nezar pun mensinyalir penerimaan mahasiswa baru merupakan ajang mencari keuntungan pribadi oleh oknum-oknum pejabat di dalam kampus. Seperti penerimaan kuota regular dengan membesarkan kuota mandiri, kuota penerimaan luar negeri dan kuota kerjasama pemerintah, sehingga menyebabkan besarnya dugaan praktik suap menyuap di tingkat pendidikan di tingkat universitas selama ini.
“Ini perlu menjadi perhatian serius KPK. Jangan hanya berhenti sampai di Unila saja. KPK harus gencar juga dalam melakukan berbagai pengawasan dan penyelidikannya lebih dalam. Terlebih bagi mahasiswa yang telah diterima di universitas dengan jalur mandiri, sebaiknya diaudit dan diinvestigasi seluruh mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri,” Nezar, menyarankan.
Tak hanya di tingkat perguruan tinggi saja, lanjut Nezar, PSI Sumut juga meminta agar kedepan adanya pengawasan di tingkat SMA sederajat. Sebab, praktik-praktik serupa juga diduga terjadi di lingkungan SMA Negeri.
“Ayo kita perbaiki dunia pendidikan Indonesia khususnya di Sumatera Utara, jangan sampai memaksakan kehendak sebagai orang tua dengan cara suap menyuap,” tutup Nezar.
Sebelumnya, Selasa (30/8/2022), Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) berunjukrasa di gedung DPRD Sumut. Mereka mendesak KPK untuk melakukan audit di kampus-kampus negeri terkait penerimaan mahasiswa jalur mandiri.
“Patut diduga, apa yang terjadi di Unila juga terjadi di kampus-kampus di Sumatera Utara dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Sehingga kami dari Persaudaran Pemuda Islam, meminta KPK untuk memeriksa kampus-kampus negeri yang ada di Sumut,” ujar Irham Sadani Rambe selaku koordinator aksi PPI saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut.
Reporter : Jafar Sidik
