mimbarumum.co.id – DPRD Sumut menggelar rapat paripurna Pengambilan Keputusan Bersama antara DPRD Provinsi Sumut dengan Gubernur Sumatera Utara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di ruang paripurna, Gedung DPRD Sumut, Rabu (19/3/2025).
Pengambilan Keputusan Bersama tersebut dibacakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti S.Hut, M.Si.
Darma Putra Rangkuti mengatakan, Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD Sumut yang telah diusulkan sejak tahun 2021.
Setelah melalui rapat pembahasan yang mendalam, Ranperda ini telah dirumuskan secara komprehensif, dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, sosial dan ekonomi.
Ia menambahkan, ada empat poin utama yang terkandung dalam Ranperda Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum ini.
Pertama, penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola ketentraman dan ketertiban umum.
“Setidaknya, setelah ada Perda ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja diberi peran strategis dalam menegakkan Perda secara profesional dan humanis,” papar Darma.
Kedua, lanjutnya, peningkatan koordinasi dan kolaborasi. Dijelaskan Darma Putra Rangkuti, regulasi ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, kepolisian, kejaksaan, serta berbagai instansi terkait dalam menanggulangi berbagai ancaman ketertiban umum.
“Peran masyarakat juga dikuatkan, termasuk dalam aspek pelaporan dan partisipasi dalam menjaga ketertiban lingkungan sekitar,” kata Darma Putra Rangkuti.
Ketiga, mekanisme perlindungan masyarakat. Darma Putra Rangkuti mengatakan, pengaturan langkah-langkah preventif dan responsif terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
“Dalam Perda ini dijelaskan tentang penyediaan mekanisme penanganan korban konflik sosial, serta pencegahan kriminalitas berbasis komunitas,” jelasnya.
Darma Putra Rangkuti menambahkan, adapun yang keempat, berkaitan dengan penegakkan hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, pendekatan persuasif dan edukatif lebih dikedepankan sebelum menerapkan sanksi administratif atau sanksi pidana.
“Penegakkan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif,” ujarnya.
Dengan adanya Perda tersebut, Darma Putra Rangkuti mewakili DPRD Sumut mengharapkan terciptanya kondisi yang aman dan tertib di Sumatera Utara. Setidaknya, seluruh masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa rasa khawatir akan ganguan ketertiban.
Selain itu, juga diharapkan adanya peningkatan efektivitas aparat penegak Perda yang bekerja secara profesional dalam menjaga ketertiban umum.
“Kami juga berharap adanya kesadaran kolektif di masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib,” papar Darma Putra Rangkuti.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyambut baik rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan bersama terkait Ranperda Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapemperda, Komisi A dan semua pihak di DPRD Sumut ini yang telah mengusulkan inisiatif Perda dan telah merampungkannya hingga menjadi sebuah Perda,” papar Bobby Nasution.
Bobby Nasution menambahkan Perda ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Perda ini, maka akan membangkitkan semangat masyarakat dan pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
“Semoga harapan dan tujuan Perda ini dapat terwujud. Harapan kami, agar kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terlaksana dengan baik, demi Sumatera Utara yang kita cintai ini,” pungkasnya.
Reporter : Jafar Sidik
