mimbarumum.co.id – Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (FKPPN) melaksanakan syukuran tahun baru 2022 dirangkai dengan pelantikan lima DPD FKPPN se Sumut di Hotel Saka Jalan Gagak Hitam, Medan, Selasa (17/1/2023). Yakni DPD Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Asahan.
Ketua DPW FKPPN Sumut, R.Heru Pradoyo pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi digelarnya syukuran tahun baru 2023 yang dirangkai dengan kegiatan pelantikan DPD FKPPN, dengan ketua panitianya dari unssur DPN FKPPN yakni T.M. Hisyam Di kegiatan itu, Heru Pradoyo menyampaikan rasa syukur FKKPN sudah berusia 3 tahun. Untuk itu dia berharap para pengurus dan anggota FKPPN terus melakukan semangat baru untuk memperjuangkan hak-hak purnakarya (pensiunan) perkebunan.
“Begitu juga melakukan kolaborasi dan sinergitas lebih baik lagi kepada para stakeholder, pihak BUMN atau PTPN Holding. Harapan kita juga semuanya bisa dirangkul, baik para purnakarya dengan jajaran PTPN agar bisa bersama-sama memperjuangkan hak-hak yang selama ini masih tertunda,” katanya
“Seperti pemberian SHT, jubelium, dana tali asih, bantuan beras hingga bantuan akibat penggusuran proyek Deli Megapolitan. Sehingga keberadaan FKPPN benar-benar bisa berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder, agar bisa menjadi wadah yang mampu mengkomunikasikan dan memenuhi hak-hak para purnakarya yang selama ini tidak bisa tersalurkan,” jelasnya kepada wartawan.
Heru Pradoyo juga berharap di tahun 2023 ini, FKPPN bisa terus mengambangkan jati dirinya ke kabupaten dan kota di Sumut bahkan hingga tingkat DPC.
“Kita harapkan DPD yang baru dilantik ini mampu mengembangkan FKPPN hingga tingkat DPC, demi memperjuangkan hak-hak purnakarya perkebunan nusantara,” katanya sembari menyatakan keberadaan FKPPN sudah memiliki payung hukum atau status yang tegas dari Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) FKPPN, HN Serta Ginting menegaskan keberadaan FKPPN didirikam benar-benar untuk menjalin komunikasi dan memperjuangkan hak-hak para purnakarya perkebunan nusantara.
“Keberdaan FKPPN untuk semua purnakarya perkebunan nusantara, tidak ada yang dibeda-bedakan. Termasuk setiap perayaan keagamaan. Begitu juga harapan kita jepada para stakeholder, agar jangan ada membeda-bedakan FKPPN dengan organisasi purnakarya perkebunan lainnya,” katanya.
Reporter : Jamaluddin