mimbarumum.co.id – Untuk memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan, Disdukcapil Sumut menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Database Kependudukan Bagi Aparat Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara 2019 di Medan, kemarin.
Kepala Disdukcapil Sumut Ismael P Sinaga mengatakan manfaat penting database yang akurat dan tertib unuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
“Salah satu contohnya pengadaan sistem pengenal tunggal. Sistem ini mampu menghubungkan informasi identitas dengan fasilitas layanan masyarakat lain. Contohnya, melalui NIK seseorang, kita bisa mengetahui infomasi lain terkait pendidikannya yakni melalui database Dinas Pendidikan yang sudah terkoneksi dengan Database Disdukcapil,” jelas Ismael.
Dengan begitu, katanya, database akan memudahkan pemerintah daerah menganalisis permasalahan masyarakat di lapangan.
“Misalnya, ada anak putus sekolah, melalaui database bisa kita lihat rekam jejaknya, pada level mana dia berhenti. Kemudian, melalui NIK bisa kita lihat alamat anak kemudian solusi seperti apa yang bisa kita berikan,” tuturnya.
Menurut Ismael, ada banyak sekali manfaat yang menguntungkan masyarakat melalui sistem pengenal tunggal yang terintegrasi dengan database dinas terkait, khususnya dinas-dinas yang menyangkut pelayanan publik.
Untuk itu, Disdukcapil Sumut berencana akan melakukan uji coba pelaksanaan sistem pengenal tunggal bersama dengan Dinas Pendidikan Sumut dan Rumah Sakit Haji Medan.
Ismael berharap uji coba ini akan berjalan lancar dan akan menjalin kerja sama memperkuat NIK sebagai sistem pengenal tunggal dan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) sebagai Big Data Kependudukan.
Sementara itu, Kepala Bidang Kelembagaan selaku Ketua Panitia Eva Imelda Situmeang menyampaikan tujuan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang sama tentang pemanfaatan database kependudukan bagi aparat kabupaten/kota se Sumut.
“Peserta sosialisasi berjumlah 154 orang, yakni terdiri dari OPD provinsi sebanyak 5 orang dari Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Haji Medan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan sebanyak 149 orang lainnya merupakan OPD kabupaten/kota,” sebut Eva. (ml)
