mimbarumum.co.id – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ismail Lubis mengharapkan Forum Wartawan Hukum (Forwakum) Sumatera Utara (Sumut) bisa menjadi kontrol sosial dalam persoalan hukum yang menjerat masyarakat dengan tetap mengacu pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-Undang Pers.
Direktur LBH ini mengatakan, kemerdekaan pers merupakan bentuk kedaulatan rakyat yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Pers dalam aktifitasnya berfungsi sebagai media informasi, edukasi dan kontrol sosial.
“Pembentukan Forwakum Sumut diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengakses informasi, edukasi dan dapat membantu masyarakat dalam melakukan kontrol sosial khususnya dalam masalah hukum,” kata Ismail kepada wartawan, Sabtu (4/9).
Ia menuturkan, sebagai media informasi, kedepan Forwakum Sumut harus bisa dijadikan referensi pemberitaan hukum yang baik oleh masyarakat, sarana edukasi dan tetap mengacu pada nilai-nilai kaidah jurnalistik dan UU Pers.
“Hendaknya setiap informasi yang disajikan dalam berita juga harus bisa memberi pelajaran hukum bagi masyarakat. Dalam peran edukasi ini menjadi penting karena harapannya degan teredukasinya masyarakat tentang hukum maka akan sempit ruang untuk terjadinya pelanggaran hukum terhadap masyarakat,” imbuh Lubis.
Disampaikannya, sebagai kontrol sosial, peran ini harus betul-betul dimainkan oleh Forwakum Sumut mengingat banyaknya ditemukan pelanggaran hak masyarakat dalam proses hukum baik dikepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun instansi lainnya.
“Forwakum harus bisa menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat. Artinya Forwakum harus bisa menyuarakan setiap permasalahan hukum yang terjadi melalui pemberitaan hukum yang kritis tentunya dapat menjadi alat perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Dari tiga peran tersebut, semoga Forwakum sumut tetap menjaga kaidah-kaidah jurnalistik dalam aktifitasnya,” tukas Ismail Lubis, SH, MH.
Reporter : Jepri Zebua
Editor : Jafar Sidik
