mimbarumum.co.id – Pengamat sosial dan publik Wara Sinuhaji meminta agar Gubsu Edy Rahmayadi mencopot Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara Aspan Sofian Batubara karena dinilai lemah dalam mengatasi persoalan minyak goreng (migor).
“Kita heran kenapa Kadisperindag ini tidak koperatif menyahuti keinginan Gubsu Edy Rahmayadi yang mengharapkan agar tata niaga migor disesuaikan dengan harga migor terjangkau dan rakyat Sumut tidak resah akibat harga migor yang terus melambung tinggi,” kata dosen senior di Fakultas Ilmu Budaya USU ini.
Kebijakan Gubsu Edy Rahmayadi agar harga migor terjangkau harus didukung semua pihak.
“Kita tak setuju jika ada bawahannya seperti Kadisperindag ini, tak peduli (cuek) dalam problema migor yang saat ini terus menuai polemik di masyarakat.
Pelaku UKM kuliner penjual gorengan dan ibu rumah tangga yang menjadi konsumen migor harus dibantu dengan harga murah dan terjangkau didukung ketersedian migor yang cukup dan mudah dibeli. Bukan seperti sekarang ini migor mahal dan permintaan tinggi, dimana suplai banyak namun harga migor terlalu mahal di pasaran.
Dia memberi saran dan masukan kepada Gubsu Edy Rahmayadi mengganti Kadisperindag Sumut Aspan Batubara yang kinerjanya buruk dan tidak mampu bekerjasama dengan berbagai pihak.
Dinas Perindag Sumut bisa mengultimatum asosiasi pedagang migor, distributor, agen dan penyalur hingga pedagang eceran di kios atau toko di pusat perbelanjaan, swalayan untuk menindak tegas pelaku penimbun migor.
Bahkan dalam operasi pasar yang dilakukan Satgas Pangan Migor bekerjasama aparat kepolisian sudah merazia dan menyegel lokasi penimbunan migor di Deliserdang dan beberapa tempat lainnya. Namun para penimbun migor hingga kini semakin merajalela dan tidak takut.
Itu akibat kurang tegasnya tindakan Dinas Perindag Sumut yang tak berani mencabut izin usah dan operasional perusahaan, distributor dan agen penyalur migor itu. “Belum ada ‘action’ petinggi Disperindag Sumut termasuk sikap tegas Pak Kadisnya sendiri,” tambahnya.
Wara Sinuhaji mengakui, kasus migor ini merupakan masalah nasional akibat kurang tegasnya pengawasan pemerintah pusat. Tapi untuk pemerintah lokal seperti di Sumatera Utara harus ada pula ketegasan instansi terkait.
“Kenapa Disperindag Sumut tidak melakukan tufoksinya melakukan pengawasan yang benar,” tambah dia.
Buktinya, kenaikan dan kelangkaan migor ini telah memicu kenaikan inflasi di Sumut dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Hal tersebut juga akan berdampak pada kenaikan harga komoditas bahan pokok pangan terutama menjelang bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri 2022 ini nantinya.
Kedepan, Gubsu Edy Rahmayadi diminta agar jangan salah pilih dan menentukan pejabat eselon II setara kepala dinas yang membidangi perdagangan di Sumut.
“Rakyat Sumut perlu dibela dan dilindungi hak-haknya terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sesuai amanah UUD Pasal 33,” jelasnya.
Reporter : M Nasir