mimbarumum.co.id – Galian pasir diduga ilegal beroperasi dengan menggunakan alat berat excavator Desa Pasaran I, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
Untuk menjaga terjadinya perusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir, masyarakat Kabupaten Samosir melaporkan dugaan ilegal mining itu ke pihak Kepolisian.
“Namun hingga saat ini pihak Polres Samosir belum merespon laporan kita, sudah hampir satu bulan,” sebut, Marko Sihotang yang juga Ketua Koorda LSM Gerhana Kabupaten Samosir kepada mimbarumum.co.id, Selasa (7/11/2023) di Pangururan.
Ia merinci, laporannya bersama warga lainnya Saut Manugari Simanjuntak disampaikan ke Polres Samosir pada 14 Oktober 2023 lalu. “Padahal penggalian pasir itu terkesan terbuka, seolah-olah memiliki izin resmi,” imbuhnya.
Dijelaskannya, dugaan ilegal mining itu diperkirakan sudah beroperasi hampir empat bulan. “Ketika kita pertanyakan ke Polres Samosir terkait tindak lanjut laporan, pihak kepolisian terkesan kurang respon,” kata mantan legisatif Samosir.
Ia membeberkan, sudah konfirmasi dengan Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman dan Kasat Reskrim AKP Natar Sibarani melalui WhatsApp. “Namun tidak ada jawaban, ini jadi tanda tanya besar bagi kita,” terang dia.
Secara rinci disebutkan Marko Sihotang, pihaknya sudah turun langsung ke lokasi galian pasir dan mendokumentasikan kegiatan di lokasi secara visual. “Jadi jelas ada fakta lapangan,” tuturnya.
Berdasarkan penelusurannya bersama masyarakat, kata Marko Sihotang, hasil tambang pasir diduga didistribusikan ke proyek raksasa di seputaran Jalan Putri Lopian, Pangururan.
“Sebagian didistribusikan ke salah satu beatching plant di Desa Saitnihuta termasuk ke berbagai proyek APBD Kabupaten Samosir,” bebernya.
Padahal menurut Marko, sampai saat ini belum ada galian pasir memiliki izin resmi di Kabupaten Samosir.
Kasat Reskrim Polres Samosir AKP Natar Sibarani ketika dikonfirmasi mimbarumum.co.id, sampai berita ini dirilis, belum memberikan penjelasan.
Reporter: Robin Nainggolan
