Medan,(Mimbar) – Legislator di Medan menuding pemerintah kota tidak konsisten dalam upayanya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penerapan Perkir Meter yang seharusnya sudah terlaksana justru dibatalkan.
”Saya ingin mempertanyakan kenapa program parkir meter dihapus pada tahun 2016 ini,” ucap HT.Bahrumsyah SH dalam rapat pembahasan P APBD TA 2016, di Ruang Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, Selasa (25/10).
Padahal, kata anggota dewan ini, sebelumnya Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Medan sangat bersemangat untuk melaksanakan Parkir Meter itu karena diyakini mampu memberi andil bagi peningkatan PAD.
Bahrumsyah pun menilai, pemerintah tidak konsisten dengan program yang telah direncanakannya sendiri. “Kita ingin penjelasan ini,” ucapnya.
Hal sama disampaikan Boydo HK Panjaitan. Ia menilai alasan Kepala Dinas Perhubungan Renward Parapat tidak jelas mengingat pejabat itu selama ini selalu mengatakanParkir Meter bisa meningkatkan pendapatan.
”Katanya bisa meningkatkan PAD, tapi kok di hapus. Padahal selama ini bilang kalau tak dibuat begini tak naik pendapatan,” tanyanya.
Boydo menyarankan program yang telah direncakan itu agar tetap dilanjutkan pada tahun unu dan pada tahun 2017 mendatang semakin dimatangkan.
Beston Sinaga, anggota dewan lainnya juga meminta pemerintah tidak melakukan pencoretan terhadap program itu. “Saya minta program ini tidak dicoret,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat dalam penjelasannya menyampaikan bahwa program Parkir Meter dengan jumlah anggran nilai Rp1,6 Miliar hanya dilakukan rasionalisasi.
“Tidak dicoret, hanya dirasionalisasi. Program akan dilanjutkan pada 2017 mendatang,” ucapnya.
Dia menambahkan, program tersebut tidak dilaksanakan pada 2016 ini karena khawatir tidak bisa secara maksimal dilakukan prosesnya.
“Bayangkan saja, program itu kan tender, jadi tak mungkin dilakukan pada 2016 ini,
makanya kita laksanakan di 2017,” kata Renward. (ui)
