mimbarumum.co.id – Ajakan kolaborasi yang disampaikan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM ke Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur sepertinya belum mendapat tanggapan serius.
Hal ini terungkap saat rapat Sinkronisasi Program/ Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran (TA) 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3) kemarin, di mana menantu Presiden Joko Widodo ini menyinggung soal ego sektoral. Banyak pihak menilai komunikasi dengan pusat tidak mudah dilakukan sekalipun seorang memantu Presiden.
Merespon persoalan ini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan Syaiful Ramadhan menilai, permasalahan selama ini yang terjadi adalah masalah komunikasi yang sepertinya belum nyambung dengan pemerintah pusat.
“Persoalan ini sudah lama, seperti di kepemimpinan Walikota Medan sebelumnya juga sama. Kita menilai ada komunikasi yang belum nyambung, sehingga persoalan dari tahun ke tahun sama seperti ini. Problem ini perlu dipecahkan bersama,” kata Syaiful kepada wartawan di Medan, Jumat (11/02/2022).
Disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Medan ini, pihaknya mendukung Pemerintah Kota Medan terus menekan pusat agar memiliki kepekaan terkait persoalan di daerah, seperti Sungai, Jalan Nasional dan Jembatan, serta proyek stretegis lainnya.
“Kita sangat mendukung komunikasi ini terus diintensifkan, persoalan yang ada selama ini harus mampu terjawab sehingga persoalan di daerah bisa segera diatasi,” jelasnya.
>>> Parpol Penting untuk Bobby Nasution
Dalam membuka komunikasi yang tersumbat ini, Syaiful Ramadhan mengingatkan Wali Kota Medan tidak mengenyampingkan peran Partai Politik. Dalam upaya memecahkan ego sektoral ini, peran Partai Politik juga sangat penting bagi Bobby Nasution dalam menyelesaikan komunikasi dan ego sektoral yang terjadi.
“Peran partai politik dalam persoalan ini sangat besar, dimana Parpol bisa menggerakan Anggota DPR di pusat untuk bersama mendorong persoalan ini agar bisa diselesaikan,” jelasnya.
Ketika aspirasi di daerah disampaikan, perwakilan masyarakat di DPR juga bisa memberikan tekanan sehingga persoalan yang ada bisa lebih mudah diselesaikan.
“Ketika aspirasi disampaikan dan menjadi pembahasan di pusat maka akan lebih mudah diselesaikan,” katanya.
Seperti diketahui, sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp.113,4 miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp.7,2 miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya sekitar Rp.69 miliar, Direktorat jenderal Perumahan Rp.149 miliar.
Namun yang terjadi beberapa usulan dari Pemko Medan yang sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp250 miliar, tapi yang dianggarkan baru Rp5,8 miliar.
Wali Kota Medan juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, sebutnya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, ungkapnya, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Reporter : Ngatirin
