mimbarumum.co.id – Direktur Pusat Studi Pembaharuan Hukum dan Peradilan (Pushpa) Muslim Muis, SH meminta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) layangkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo.
Hal ini diungkapkan Muslim setelah Presiden kembali menaikan iuran BPJS di mana sebelumnya Mahkama Agung membatalkan kenaikan iuran.
“Predisden tidak sensitif dengan nasib masyarakat. Seharusnya Presiden saat ini dimosi tidak percaya oleh anggota DPR, di makzulkan kalau perlu Presiden kali ini,” tutur Muslim Muis kepada mimbarumum.co.id, Sabtu (16/5/2020).
Baca Juga : Presiden Dinilai Kangkangi Produk Hukum Tertinggi
Dikatakannya, mosi tidak percaya oleh anggota DPR sebaiknya dilayangkan, sehingga dilenserkan. Jangan rakyat yang melengserkan seharusnya yang melengserkannya anggota DPR.
“Karena keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh dia (Presiden) tidak mencerminkan keadilan dan sensifitas masyarakat di saat orang nganggur kerja, masak mau dinaikannya BPJS. Itu kan membunuh namanya, bukan lagi sebagai pelindung dia sudah membunuh,” tegas Muslim Muis.
Muslim juga meminta, kawan-kawan praktsi hukum untuk memggugat kembali keputusan Presiden.
“Kalau bisa Mahkama Agung memgabulkan dengan menggratiskan kalau perlu,” imbuhnya.
Ia mengatakan kembali hal tersebut harus disikapi, karena di lihat dari kebandalan Presiden. Makanya kita minta kepada kawan-kawan yang mengajukan gugatan itu untuk mengajukan gugatan kembali dan berharap Mahkama Agung membatalkan semua keputusan Presiden seraya memerintahkan negara untuk mengratiskan BPJS.
“Presiden suka-suka hati dia, mentang-mentang dia berkuasa dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang membunuh. Di saat orang menderita Covid di PHK dan sebagainya kenapa tiba-tiba menaikan iuran BPJS, berarti dia ini kan membunuh namanya. Maka DPR lah sebagai garda terdepan untuk mengevaluasi tindakan terhadap keputusan Presiden ini,” pungkas Muslim Muis Praktisi Hukum Kota Medan.
Reporter : Jepri Zebua
Editor : Redaksi
 Muslim Muis, SH meminta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPR) layangkan mosi tidak percaya kepada Presiden Joko Widodo.){kind=link}