mimbarumum.co.id – Tidak meratanya pendidikan dan Dana Bagi Hasil (DBH) pendapatan daerah menjadi motivasi kuat terbentukanya Provinsi Sumatera Tenggara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumatera Utara mendorong masyarakat terlibat dalam gerakan secara partisipatif.
“Salah satu pertimbangannya jarak yang cukup jauh. Pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan masyarakat. Jadi kalau kita lihat jarak tempuh Tabagsel itu sangat jauh ke Medan sampai 20 jam. Pertimbangan inilah yang mendorong kami untuk membentuk provinsi baru, Sumatera Tenggara,” ujar Ketua Komisi D DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, Jumat (28/6/2019).
Dia berharap bahwa gerakan ini adalah gerakan bersama, maka dari itu ia juga akan mendorong masyarakat untuk berpartisipatif dalam gerakan ini.
“Yang kedua sumber daya alam yang melimpah rasa-rasanya tidak adil juga kalau semuanya disetor ke pemreintah pusat. Sistem pembagian kan Dana Bagi Hasil (DBH) kami mendapat porsi kecil jadi tidak adil juga. Manfaatnya tidak terasa sementara Sumber Daya Alam nya sangat besar,” tegas Sutrisno.
Legiselator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengutarakan, pendidikan kurang merata di Tabagsel cabang dinas, sementara diharapkan pengelolaan pendidikan langsung.
“Sehingga lebih mudah membangun kerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta di luar Sumatera Utara, selama ini kan harus melalui Medan dulu,” terangnya.
Ia menyebutkan pembentukan Sumteng sudah lama, bukan gagasan baru, ini melanjutkan saja. “Tapi karena kemarin ada moratorium maka kita vakum, ketika presiden terpilih kembali maka kita ingatkan lagi ada moratorium yang harus dicabut,” tandasnya.(jep)
