mimbarumum.co.id – Kalangan akademisi menyimpulkan konsep pemerintahan kolaboratif Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai solusi kemaslahatan bagi warga Medan.
“Collaborative government itu bersifat egaliter. Pemerintah akan banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memang dampaknya untuk masyarakat itu sendiri,” ujar akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut, Faisal Riza kepada wartawan di Medan, Minggu (19/7/2020).
Dengan menerapkan konsep pemerintahan kolaboratif, lanjut akademisi yang juga pengamat politik dan pemerintahan ini, Bobby Nasution akan membuka selebar-lebarnya ruang untuk menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam kerja-kerja pembangunan. Tentu muaranya pada kebaikan bersama.
“Dalam bahasa UUD (undang-undang dasar), memajukan kesejahteraan umum. Di barat disebut public good, di latin namanya bonum publicum, dan dalam Islam namanya maslahah ar raiyyah. Kemaslahatan rakyat,” paparnya.
Baca Juga : Warga Sungai Deli Butuh Sosok Pemimpin Adil
Faisal pun menyimpulkan, pemerintahan model lama yang selama ini berlaku di daerah sebagai pola pemerintahan dengan corak tidak peka. Contoh paling nyata adalah perlakuan pemerintah daerah, termasuk Medan, terhadap rekomendasi-rekomendasi musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).
Rekomendasi musrenbang, lanjut dia, kerap diabaikan. Sehingga, musrenbang itu sendiri akhirnya hanya lips service atau sekadar formalitas.
“Kita harus mengubah ini dengan konsep collaborative government. Harus kita dukung,” tukas Faisal Riza.
Menurut dia, konsep pemerintahan kolaboratif dengan skema keumatan di bidang sosial-ekonomi dapat dijalankan bekerjasama ormas-ormas Islam.
“Di Medan ada ormas-ormas Islam yang punya jamaah besar. Ini asset kota yang harus diberdayakan. Jangan ditinggalkan mereka ini, tapi harus dilibatkan. Ajak mereka untuk menentukan kota seperti apa yang mereka harapkan. Demikian halnya dengan komunitas agama dan etnis lain,” pungkasnya.
Pengamat politik dari USU, Dadang Darmawan juga memuji konsep collaborative government yang diusung Calon Walikota Medan, Bobby Nasution. Di kesempatan terpisah, Dadang menegaskan pemerintahan kolaboratif sangat tepat diberlakukan.
“Sebab pembangunan di manapun mestinya lahir dari kebutuhan masyarakat, kebutuhan dari banyak pihak. Bukan merupakan rancangan eksklusif pemerintah belaka, sebagaimana yang terjadi selama ini,” kata Dadang, sembari memastikan pemerintahan kolaboratif akan menghasilkan pembangunan yang bisa dinikmati semua orang.
“Sulit rasanya membayangkan adanya perubahan, jika pemerintah tetap berfikir top down dan tertutup dari publik. Dari dulu sudah selalu didengungkan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan baik sejak perencanaan maupun pelaksanaannya,” paparnya pula.
Diketahui, Muhammad Bobby Afif Nasution merupakan salah satu kandidat yang sedang mengikuti proses pemilihan Walikota Medan dalam Pilkada Serentak 2020, Desember mendatang dengan menetapkan prinsip kolaboratif pemerintahan. (rel)