mimbarumum.co.id – Pemerhati kebijakan publik Chazali H. Situmorang mengatakan, jika dihitung dari waktu Pemilu 14 Februari 2024, maka sesudah tanggal tersebut, rakyat Indonesia sudah mendapat Presiden baru pengganti Jokowi.
“Hanya bilangan kurang dari dua bulan. Itu, jika satu putaran. Jika dua putaran, tentu lebih lama lagi,” katanya dalam suatu perbincangan dari satu grup _WhatsApp_, Selasa (26/12/23). Chazali mengizinkan pemikirannya dikutip _Mimbar Umum Online_.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional (FISIP UNAS) Jakarta ini, siapapun yang terpilih dari tiga pasangan calon (paslon) Presiden itu, Jokowi jelas saat itu sudah hilang kekuasaannya secara perlahan-lahan sampai 28 Oktober 2024.
Jika Paslon Nomor 2, Prabowo–Gibran, terpilih, katanya, apakah Jokowi bisa mengendalikan dan mengarahkan Prabowo? “Keyakinan saya, jauh panggang dari api. Prabowo akan menunjukkan karakter aslinya yang tidak bisa diatur, apalagi oleh Jokowi yang pernah rivalnya dua kali pemilihan Presiden,” katanya.
Lalu, bagaimana posisi Gibran? Menurutnya, dengan berbagai persoalan yang dihadapinya di Mahkamah Konstitusi, Prabowo diperkirakan akan membiarkan Gibran sendirian menghadapi serangan masyarakat sipil. Bahkan, hal itu menjadi instrumen untuk membungkam Gibran dalam pemerintahan Prabowo.
“Jokowi yang berharap mimpi pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara dapat diteruskan, masih tanda tanya, apalagi kalau rakyat menuntut janji Prabowo memberikan makan siang dan susu kepada anak sekolah setiap hari, diperhitungkan akan menghabiskan biaya APBN sekitar Rp 350 triliun, tuturnya.
Bagaimana investor asing? Situmorang menjawab, masih _wait and see_, melihat arah angin. “Apakh angin puting beliung atau sepoi-sepoi basah,” ketus anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ini.
Bagaimana pula jika paslon nomor 3 terpilih? Direktur Social Security Development Institute ini menyebutkan, dalam masa delapan bulan Jokowi mengakhiri pemerintahannya, situasi Kabinet diduga akan kacau balau. Kemungkinan terjadi turbulensi, yang diperkirakan berakhir dengan mundurnya anggota Kabinet, terutama dari PDI-P.
“Banyak nantinya anggota Kabinet yang menghindar diberi label orang dekat Jokowi,” sebutnya.
“Dosa-dosa Jokowi mulailah diangkat ke permukaan, yang sudah dimulai dengan pengakuan Agus Raharjo Ketua KPK periode lalu tentang Jokowi marah-marah karena Agus tidak menutup kasus e-KTP,” katanya lagi.
Bagaimana dengan paslon nomor 1 jika menang? Analisis dia, Anies Rasyid Baswedan akan mengatakan kepada Jokowi, teruskan saja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan APBN 2024, tanpa harus ada yang dibongkar pasang, dan untuk sementara menghentikan proyek IKN, selanjutnya akan dievaluasi.
Dia memperkirakan, Anies mungkin akan merangkul PDI-P dan partai pendukung Prabowo, dengan catatan, jika menang 2 putaran tentu akan berkolaborasi dengan paslon yang mendukung Anies.
Bagaimana dengan nasib relawan Jokowi? “Jelas akan buyar dan bubar, bahkan mungkin akan berganti baju dengan merek lain,” ujarnya seraya mengatakan, model kepemimpinan Anies tentu akan merangkul semua golongan dan faksi secara profesional serta proporsional.
*Bagaimana nasib Jokowi?*
Dengan situasi sekarang ini, dimana Jokowi ikut bermain dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditandai dengan mendorong anaknya, Gibran, menjadi Calon Wakil Presiden, dengan membongkar pasang regulasi, sebut Ketua Dewan Pakar Lembaga Antifraud Asuransi Indonesia (LAFAI) ini, tentu siapapun yang terpilih jadi Presiden, maka implikasinya bagi Jokowi terbesar adalah jika paslon nomor 1 dan 3 yang menang. “Walapun jika Prabowo terpilih kondisinya *unpredictable* untuk Jokowi,” sergahnya.
Jokowi harus jaga betul netralitas dalam kebijakannya sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara. Walaupun kontrol terhadap TNI, Polri, Kejaksaan, KPU dan instrumen kekuasaan lainnya dibawah Presiden. Perlu dikendalikan, dan diletakkan pada posisi tidak berpihak. Karena mereka para kontestan itu sedang melaksanakan Konstitusi Negara.
Untuk itu, dia menyarankan, sebaiknya Jokowi meninggalkan _legacy_ yang baik untuk negeri ini, tidak membawa embel-embel yang menyakitkan yang diberikan oleh masyarakat.
“Gunakan sisa waktu Bapak Presiden untuk mengendalikan semua harga kebutuhan pokok masyarakat. Ingat, sisa waktu Bapak Presiden untuk membangun simpati masyarakat tidak lagi banyak. Lambat atau cepat kekuasaan itu akan berakhir,” tandas Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Republik Indonesia 2011–2025 ini.
Reporter : Suyadi San
