mimbarumum.co.id – Massa buruh melakukan demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di DPRD Sumut, Selasa (6/9/2022), karena pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, tapi justru memiskinkan rakyat.
“Betapa tidak, dampak dari kenaikan harga BBM, rakyat yang miskin akan semakin miskin, karena harga-harga barang akan semakin tidak terjangkau rakyat khususnya rakyat miskin,” kata Ketua aksi Willy Agus Utomo menyampaikan tuntutan buruh.
Dia menyebutkan, dengan modus oenyesuaian harga minyak dunia dan subsidi BBM di APBN yang semakin berat, Presiden Jokowi menaikkan harga BBM rata-rata 25 persen. Faktanya harga minyak dunia saat ini sedang turun turunnya. Dengan kebijakan pemerintah Jokowi itu, dapat dipastikan harga barang-barang yang sudah mahal akan semakin mahal dan perekononian kaum buruh dan rakyat miskin yang sudah tercekik akan semakin tercekik, bertambah miskin, melarat, bahkan sekarat.
Kebijakan ini membuktikan bahwa rezim yang berkuasa saat ini tidak persuli lagi terhadap kemiskinan rakyatnya.
Berdasarkan realitas tersebut, buruh tegas menolak kenaikan harga BBM dan menuntut batalkan kenaikan harga BBM. Cabut dan batalkan UU Omnibus law no 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. Naikkan upah minimum tahun 2023 sebesar 15 persen dan turunkan harga kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, daging, tepung, telur dan barang-barang lainnya.
Menyikapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut dari FPKS seperti Misno Adi Syahputra, Suryanto, Jumadi, Abdul Rahim Siregar dan Akhiruddin mengatakan, tuntutan yang diaplikasikan akan ditindaklanjuti ke pemerintah pusat dan akan mengajak partai lain untuk bersama-sama menolak kenaikan harga BBM.
Reporter : Jamaluddin