mimbarumum.co.id – Pasca pelantikan April 2021 lalu, sebagai orang nomor satu memimpin Kabupaten Samosir, Bupati Vandiko Timotius Gultom menggelar temu pers perdana. Dia pun meminta wartawan turut mengawasi program 100 hari kerjanya.
Kepala daerah milenial itu memaparkan Program 100 Hari Kerja dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Samosir. Yaitu yang semakin menunjukkan angka terkonfirmasi positif signifikan, pada pekan terakhir ini.
“Ayo rekan rekan pers bersinergis dengan tetap melakukan fungsi control secara independen melalui pemberitaan berimbang,” sebut Bupati Vandiko.
Ia berharap, para pelaku pers di Kabupaten Samosir melakukan tugas jurnalistik secara profesional. “Kita siap menerima kritik membangun,” ujarnya ketika di temui mimbarumum.co.id di ruang kerjanya seusai konferensi pers, Rabu (18/8/2021).
Bupati Vandiko berjanji akan merealisasikan janji-janji kampanye dalam satu periode ini. “Kita optimis dalam satu periode ini dapat mewujudkannya meskipun masa kerjanya berkurang yaitu hanya 2 tahun penuh,” tegasnya.
Melalui Kadis Kominfo Samosir, Rohani Bakkara secara ringkas di persentasekan capaian program 100 kerja.
Ini Programnya
Dia menjelaskan pada bidang: Pemerintahan, Hubungan Masyarakat dan Hukum sebesar 84,58%; Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sosial sebesar 90,44%; serta bagian Umum dan Perlengkapan, Ortala, Layanan Pengadaan sebesar 77,30%.
Sementara untuk penanggulangan Covid-19, telah terjadi penurunan kasus harian beberapa hari terakhir ini. Sebagai akumulasi dari PPKM secara ketat.
Beberapa OPD menunjukkan capaian kurang optimal. Misalnya, Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga (Budpora) dengan capaian 50.78%. Hal ini akibat dari program cagar budaya yang identifikasinya agak rumit.
Selain itu, capaian di bawah rata-rata juga ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan.
Rendahnya capaian ini, lantaran kurangnya dukungan anggaran dan personil. Terkait minimnya serapan anggaran penanganan Covid-19; yang menjadi sorotan legislatif, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fungsional akan semakin dioptimalkan.
Dijelaskan bahwa kegiatan telah terlaksana namun tinggal menunggu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari OPD pelaksana.
Editor : Siti Murni