mimbarumum.co.id – Bupati dan Wakil Bupati Labusel H Edimin Ahmad Padli Tanjung bersama OPD di lingkungan pemerintahan kabupaten Labusel mengikuti rapat zoom pembekalan kepemimpinan bebas dari korupsi. Kegiatan berlangsung bersama unsur pimpinan KPK di Aula Comand Center Kantor Bupati Labusel. Yakni di Sosopan Kecamatan Kota Pinang Labusel, Senin (20/9/2021).
Dalam paparannya pejabat KPK Yonatan Tangdilintin berharap dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak ada korupsi. “Demikian juga dalam lelang jabatan, kita harapkan bupati tidak menerima uang,” ujarnya.
Menjawab permintaan KPK, Bupati Labusel H Edimin mempersilahkan KPK turun ke Labusel dan audit seluruh OPD saat ini. “Dan sejak kami di lantik semua laporan OPD bagus seluruhnya, dan ternyata semua tidak sesuai dengan realita. Bahkan pengelolaan keuangan hampir setiap OPD di Pemkab Labusel tidak transparan,” ucpanya.
Bupati bilang, ada 3641 tenaga honorer serba titipan yang mereka nilai tidak efisien dan menyebabkan kebocoran APBD Labusel. Karena dana yang dikucurkan mencapai Rp 54 M setiap tahunnya. “Dan anehnya lagi sampai 2019 hampir merata aset Pemkab Labusel tanpa alas surat resmi dan bahkan dana BUMDES yang di kucurkan ke setiap desa yang ada di Labusel gagal total,” tukasnya.
Reporter : Manullang
Editor : Siti Murni
