mimbarumum.co.id – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kota Padangsidempuan melakukan kesepakatan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Madailing Natal dalam upaya memperluas jumlah dan meningkat kepatuhan peserta.
Penandatangan kerjasama itu dilakukan, Kamis (16/5/19) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Madina. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidempuan, Lenny Marlina TU Manalu dan Kepala Kejari Madina Taufiq Djalal langsung membubuhkan tandatangan pada surat kesepakatan itu.
Kerjasama itu diantaranya terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan itu diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta dan kepatuhannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Lenny menyebutkan, sesuai prosedur dan service level agreement (SLA) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal BPJS Kesehatan, maka berkas badan usaha yang tidak patuh selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan dengan menyertakan Surat Kuasa Khusus (SKK).
Sementara itu, Kejari Madina, Taufiq Djalal menyambut baik komitmen BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan dalam penegakan kepatuhan program JKN-KIS di Wilayah Mandailing Natal.
Ia mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan yang mengedepankan pendekatan persuasif kepada badan usaha. Taufiq juga menyoroti banyaknya badan usaha yang berupaya memanipulasi laporan data pekerja saat dilakukan validasidata oleh Petugas Pemeriksa BPJS Kesehatan.
Sangat disayangkan masih banyak badan usaha di Mandailing Natal yang tidak patuh mendaftarkan dan melaporkan data karyawannya dengan benar.
“Saya rasa ini cara berpikir yang keliru, seharusnya program JKN-KIS tidak dijadikan beban dengan memanipulasi laporan data karyawan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ini menjadi PR kita bersama, jangan sampai Mandailing Natal menjadi beban nasional dalam pencapaian jumlah kepesertaan program JKN-KIS,” kata Taufiq. (zal)