mimbarumum.co.id – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melontarkan kritik tajam kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) terkait konflik pertanahan yang terus terjadi antara BUMN tersebut dengan masyarakat di Sumatera Utara.
Menurut Bobby, PTPN justru ikut andil dalam menciptakan kekacauan agraria karena sering menanam di luar area Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.
“PTPN ini sering banget konflik dengan masyarakat. Tapi masyarakat yang dituduh nyerobot. Padahal mereka belajar dari PTPN juga,” tegas Bobby dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara Jl. P. DiponegoroMedan, Rabu (7/5/2025).
Ia menyampaikan kritik itu dihadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Hadir juga para Bupati/Wali Kota se Sumatera Utara dan pejabat BPN se Sumatera Utara.
Bobby mencontohkan bahwa dalam banyak kasus, lahan yang digarap PTPN melebihi batas resmi HGU yang mereka miliki.
“HGU-nya misalnya 1.000 hektare, tapi yang ditanami malah 1.200, bahkan 1.500 hektare. Siapa yang nyerobot sebenarnya?” sindir Bobby.
Tak hanya itu, Bobby juga menyuarakan kekecewaannya atas kebijakan PTPN yang enggan menyerahkan eks HGU kepada pemerintah daerah atau kelompok masyarakat. Sebaliknya, pemerintah daerah justru diminta membayar lahan tersebut dengan harga tinggi.
Ada masyarakat penggarap yang menguasai lahan itu digusur sementara pihak PTPN yang menggarap lahan diluar HGU tidak dipersoalkan.
Dia juga mengkritisi kebijakan PTPN yang tidak menyegerakan menyerahkan lahan eks HGU kepada kelompok masyarakat atau kepada kelompok adat ataupun ke pemerintah daerah tetapi memberlakukan kewajiban untuk membayar dengan harga yang tinggi.
“Tapi disuruh bayar. Pemerintah disuruh beli tanah negara dari perusahaan negara. Logikanya di mana?” ujarnya lantang.
Menurut Bobby, kondisi ini membuat pemerintah daerah yang berniat menata ulang akses lahan untuk rakyat justru terbebani oleh aturan yang tidak adil. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk ironi dari sinergi BUMN dengan daerah.
“Pemerintah daerah yang mau bantu masyarakat, malah dibebani. Ini bukan sinergi, ini nyusahin,” tambahnya.
Pernyataan ini mempertegas posisi Bobby Nasution dalam isu agraria, sekaligus mendorong pemerintah pusat untuk meninjau ulang tata kelola lahan BUMN yang selama ini justru menyulitkan rakyat dan pemerintah daerah sendiri.
Reporter: Ngatirin