mimbarumum.co.id – Pemkab Samosir mencantumkan foto bupati dan wakil bupati pada kemasan bibit sayur yang disalurkan ke masyarakat, untuk ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 tidak menyalahi aturan.
“Hal ini tidak masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu, namun persoalan etika politik saja,” sebut Ketua Bawaslu Samosir, Anggiat Sinaga, kepada mimbarumum.co.id, Jumat (5/6/2020) di Pangururan.
Ia menjelaskan, pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada, sebenarnya masuk dalam pidana pemilihan, larangan yang bisa diberikan sanksi pidana.
“Namun ada satu unsur yang belum terpenuhi, yaitu menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya. Karena saat ini ada pasangan calon,” imbuhnya.
Baca Juga : Kepala UKPJ Samosir : Jangan Dipaksakan ke Ranah Politik
Menurutnya, ada empat unsur dalam aturan itu, subjeknya kepala daerah, lalu menggunakan program pemerintah dan dilakukan dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon.
“Tiga unsur itu terpenuhi, tapi satu unsur menguntungkan dan merugikan pasangan lainnya belum lengkap karena belum ada pasangan calon,” kata Anggiat.
Namun dijelaskan, Bawaslu Samosir sudah dua kali menyurati Pemerintah Samosir untuk tidak menggunakan gambar Bupati dan Wakil Bupati pada program bantuan yang bersumber dari uang APBD.
Sebelumnya menjadi perdebatan netizen di media sosial, ketika Pemkab Samosir membagikan bantuan bibit sayur dan sarana produksi kepada warga untuk ketahanan pangan pada pandemi Covid-19 sekarang ini.
Pemkab Samosir mencantumkan foto Bupati dan Wakil Bupati, Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga, pada kemasan bantuan yang bersumber dari APBD TA 2020 itu.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Ketapang Kabupaten Samosir Rawati Simbolon, mengaku program untuk menguatkan ketahanan pangan itu, dilakukan murni untuk membantu warga di tengah pandemi Covid-19.
“Bantuan ini bersumber dari Dana Tak Terduga (BTT) Pemkab Samosir sebesar Rp 600 juta, untuk disalurkan kepada warga di 128 desa dan 6 kelurahan,” ujarnya.
Reporter : Robin Nainggolan
Editor : Redaksi
