mimbarumum.co.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyosialisasikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dari setiap badan atau institusi publik milik pemerintah.
Sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak tahu masyarakat tersebut, maka setiap badan publik berkewajiban untuk memberikan informasi yang diminta masyarakat.
“Hal itu diamanatkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat harus diberi pengetahuan yang cukup, disadarkan akan haknya dan dimotivasi,” kata Direktur Tatakelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Selamatta Sembiring.
Pejabat itu menyampaikan hal tersebut dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan di Hotel Grand Aston Medan, Selasa (26/11/2019).
Dalam forum bertema ‘Ayo Akses Informasi Publik untuk Indonesia yang Lebih Baik’ itu, Kemenkominfo menggandeng atau bekerja sama dengan Pemprov Sumur menghadirkan berbagai elemen masyarakat.
Baca Juga : Kominfo Luncurkan SIMONAS, Platform Rekrutmen Talenta Digital
Direktur TKKP menyebut dengan adanya kesadaran masyarakat menggunakan haknya. maka penyelenggara negara sebagai pegawai badan publik tidak akan bisa berbuat macam-macam.
“Jika masyarakat menggunakan hak tahunya ini dengan baik. Mereka akan bekerja dengan baik dan sesuai aturan, sebab masyarakat senantiasa mengawasi dengan meminta informasi. Mereka selalu dituntut untuk transparan, mana bisa macam-macam,” tandasnya.
Menurut Direktur Sembiring pemerintah termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, adalah badan publik. Bahkan semua lembaga/instansi yang dibiayai oleh dana dari masyarakat. “Seperti APBN, APBD, bantuan luar negeri dan sebagainya adalah termasuk kategori badan publik,” jelasnya.
Lebih jauh, Direktur TKKP menjelaskan sebagai konsekuensi dari pemenuhan hak tahu masyarakat tersebut, setiap Badan Publik berkewajiban untuk memberikan informasi yang diminta masyarakat.
“Inilah esensi UU Keterbukaan Informasi Publik yang harus dipatuhi oleh setiap Badan Publik. Masalahnya, apakah masyarakat telah menggunakan haknya dengan baik,” tanyanya.
Baca Juga : Kemenperin Gelar Go-Digital lewat E-Smart IKM
Fakta menunjukkan, ia melanjutkan, di beberapa daerah, kuantitas masyarakat yg memohon informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masih relatif kecil.
Kasi Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Sumut Iwan Sutani Siregar , S.STP pada kesempatan itu menjelaskan perihal layanan informasi yang diberikan instansinya.
“Kami telah menyiapkan Desk Layanan Informasi Publik untuk memenuhi dan melayani permintaan informasi dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik. PPID yang akan mengimplementasikan UU KIP ini dengan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik, “ jelasnya.
Dalam forum ini juga terungkap sengketa informasi merupakan sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
Penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela, sedangkan ajudikasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus Komisi Informasi. (zul)
