mimbarumum.co.id – Menjaga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang demokratis dan berintegritas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Binjai bersama Pemerintah Kota Binjai menggelar rapat koordinasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri.
Kegiatan ini bertujuan untuk menegaskan kembali pentingnya netralitas aparatur negara dalam proses pemilihan kepala daerah.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Binjai, Aldi Agustian, menekankan pentingnya ASN menjaga jarak dari politik praktis.
“Netralitas ASN adalah harga mati. Kita harus memastikan bahwa seluruh ASN di Kota Binjai tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau mendukung salah satu pasangan calon,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), di Hotel Graha Kardopa Binjai, Rabu (2/10/2024).
Ketua Bawaslu Kota Binjai, M. Yusuf Habibi, menambahkan bahwa pengawasan netralitas ASN merupakan tugas bersama. “Tidak hanya Bawaslu, tetapi juga seluruh komponen masyarakat harus ikut mengawasi. Jika ada indikasi pelanggaran, segera laporkan,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, para peserta juga menandatangani deklarasi netralitas. Deklarasi ini menjadi komitmen bersama untuk menjaga netralitas dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada.
Pelanggaran netralitas ASN dapat berdampak serius terhadap kredibilitas Pilkada. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait harus berkomitmen untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut. Sanksi tegas akan diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas.
Dengan menjaga netralitas, ASN telah berkontribusi dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis.
Reporter : Burhan S