mimbarumum.co.id – Dinas Perhubungan Sumut diminta agar melengkapi data-data saat menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumatera Utara.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Sumut, H Anwar Sani Tarigan dan Anggota Komisi D DPRD Sumut H Azmi Yuli, SH, MSP usai menggelar rapat dengar pendapat dengan Dishub Sumut di Gedung DPRD Sumut, Selasa (3/3/2020).
Disampaikan Azmi Yuli, hari ini Komisi D menggelar RDP dengan Dinas Pehubungan Sumut, namun data-data yang dibutuhkan Komisi D DPRD Sumut terkait dengan penggunaan anggaran tahun 2019 tidak dilengkapi Dinas Perhubungan Sumut.
Baca Juga : Ketua Komisi D : Cabut Izin Perusahaan Pelanggar Aturan Lingkungan di PT KIM
Artinya, sebut Anwar dan Azmi, data yang dibawa tidak lengkap, uraian penggunaan anggaran tidak lengkap, sehingga oleh Komisi D DPRD Sumut, menunda rapat tersebut dan akan dijadwalkan kembali pada 18 Maret 2020.
Tentunya pada rapat di 18 Maret 2020 nanti, kata Anwar Sani, Dinas Perhubungan Sumut agar membawa data-data yang diperlukan Komisi D DPRD Sumut terkait penggunaan anggaran di tahun 2019.
“Perlunya data lengkap bagi Komisi D DPRD Sumut terkait penggunaan anggaran 2019 di Dinas Perhubungan Sumut, karena sebentar lagi akan memasuki LKPJ Tahun Anggaran 2019,” ujar Azmi dari Partai Gerindra Sumut ini.
Jadi sebelum masuk LKPJ Tahun Anggaran 2019, tegas Azmi, perlu bagi kita mempertanyakan data-data realisasi penggunaan anggaran, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan meninjau ke lapangan terkait kegiatan pengerjaan yang dilakukan Dinas Perhubungan Sumut.
Kepala Dinas Perhubungan Abdul Haris Lubis dalam paparannya menyampaikan, kegiatan prioritas di tahun 2020 diantaranya peningkatan keselamatan jalan, peningkatan konektivitas antar moda, peningkatan keselamatan pelayaran dan percepatan pembangunan angkutan umum massal berbasis kereta api.
Reporter : Jamal
Editor : Dody Ferdy