mimbarumum.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) tanah secara serentak di seluruh Indonesia.
Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/2/2023) menyampaikan bahwa masyarakat berperan dalam suksesnya program kota lengkap.
“Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas dan sudah kita laksanakan sebanyak 1 juta patok dan dilaksanakan di seluruh Indonesia di 33 Provinsi,” kata Hadi Tjahjanto yang merupakan mantan Panglima TNI.
Ia menuturkan, saat dirinya dilantik menjadi Mentri ada arahan Presiden Joko Widodo tentang percepatan PTSL, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berkaitan erat dengan ekonomi masyarakat adalah sandang, papan, pangan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan memberikan kepastian hukum.
“Oleh sebab itu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini untuk mempercepat itu, kita melaksanakan pemasangan patok batas tanah secara serentak. Dengan pemasangan patok maka akan mereduksi supaya tidak ada cekcok lagi, karena jangankan dengan tetangga dengan keluarga saja bisa cekcok karena batas tanah,” ungkap Marsekal TNI (Purn) Hadi.
Disampaikannya, terkait dengan pemasangan patok ini adalah suatu upaya untuk merealisasikan 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia untuk bisa di sertifikatkan.
Tahun 2016 jumlah sertifikat yang ada di Indonesia, terang Hadi, itu baru 46 juta bidang sehingga dengan target 126 juta bidang masih kurang 80 juta bidang. Sedangkan pada saat itu Kantor ATR/BPN setiap tahunnya memproduksi 500 sertifikat.
“Bayangkan kalau setiap tahunnya hanya 500 untuk menuju 80 juta, maka masyarakat menunggu sertifikatnya itu 100 tahun lagi baru dapat sertifikat . Oleh sebab itu Bapak Presiden Joko Widodo mencanangkan program PTSL untuk mempercepat dan Alhamdulillah sampai tahun ini total pendaftaran tanah yang sudah terpetakan terdaftar sebanyak 1001 juta bidang, tinggal 26 juta,” imbuhnya yang disambut tepuk tangan meriah.
Pesan Presiden percepat PTSL, ucap Tjahjanto, oleh sebab itu kita cari terobosan dengan pemasangan patok. Setelah pemasangan patok secara serentak sudah dan tanah semua terdaftar maka menjadi kota lengkap, keuntungannya adalah masyarakat memiliki kepastian hukum.
Lanjut Hadi, dan ketika ada investor sudah tenang, ketika mafia tanah masuk wilayah kota lengkap apalagi wilayah itu sudah melakukan hukum positif atas tanah, ya kita gebuk saja sudah pasti bukan tanahnya mereka (mafia tanah -red).
“Masyarakat juga membantu dalam memudahkan dan mempercepat
petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanah. Dengan begitu,
masyarakat turut berperan dalam mewujudkan kota kengkap,” tandas Mentri ATR/BPN.
Senada, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kakan ATR/BPN) Sumatera Utara Askani, SH, MH yang mengikuti acara Gemapatas secara virtual di Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang, mengharapkan kesadaran masyarakat memasang patok untuk menghindari konflik.
“Gemapatas secara nasional target 1 juta, untuk wilayah Sumatera Utara kurang lebih 37 ribu tersebar di 28 Kabupaten/Kota. Hari ini semua sudah terpasang. Kemudian harapannya, kenapa ini perlu dilakukan pemasangan patok yaitu untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa bidang tanah itu harus dipasang patok untuk menghindari cekcok dan mengurangi konflik di antara masyarakat,” tutur Askani kepada mimbarumum.co.id.
Disamping itu, Kakan ATR/BPN ini menyebut, untuk progran PTSL di Sumut tahun 2022 dengan target 73 ribu dan mencapai target lebih dari 100 persen. Sedangkan tahun 2023 target PTSL di Sumut 117 ribu bidang.
“Ini memang ada peningkatan dari target dan harapan kita sebetulnya ini bisa kita laksanakan 100 persen tentu ada dukungan dari pemerintah sampai dengan masyarakat,” urainya.
Kalau masyarakat mendukung, tegas Askani, maka program PTSL ini selesai. Selesainya bukan hanya sampai sertifikat, sertifikat itu baru mulai.
“Yang paling penting adalah bagaimana sertifikat itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Didampingi unsur Forkopimda, orang nomor satu di ATR/BPN Sumut ini juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota membantu dalam hal kemudahan di urusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Karena menurut Askani, masalah BPHTB salah satu kendala di beberapa Kabupaten/Kota untuk pengurusan PTSL, sehingga masyarakat enggan untuk diikutkan dalam program PTSL.
Dia mengungkapkan, begitu terbit sertifikat ada kewajiban untuk membayar BPHTB.
“Kita sudah koordinasi dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan hampir seluruhnya sudah melakukan pengurangan, bahkan sudah ada penihilan atau 0 persen, jadi dukungan pemerintah kita selama ini sudah cukup baik. Tapi kita berharap lebih baik lagi dan saya yakin karena ini tujuannya untuk masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, program Gemapatas bertujuan untuk mempercepat menuju wilayah di seluruh Indonesia menjadi kota lengkap, dalam artian kota lenkap seluruh tanah masyarakat telah memiliki sertifikat yang diproduksi oleh Kementrian ATR/BPN.
Dari kegiatan Gemapatas yang berlangsung di 3 Februari 2023 dengan melakukan sebanyak 1 juta pemasangan tanda batas Kementrian ATR/BPN memperoleh Rekor Muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia dengan “Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah dengan Jumlah Terbanyak”.
Reporter : Jepri Zebua
