mimbarumum.co.id- Anggota DPRD Medan Haris Kelana menilai sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan parkir di ruas jalan nasional di Medan. Karena hal itu melanggar UU tentang Lalu Lintas Jalan Raya. Pun pelaksanaannya belum diatur dalam sebuah peraturan daerah maupun peraturan walikota.
Hal itu disampaikannya terkait adanya informasi bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan telah melakukan pemungutan retribusi parkir di ruas jalan propinsi, yakni Jalan Setia Budi Medan.
Haris mengatakan Dishub melakukan pemungutan parkir di ruas jalan nasional tanpa pemberitahuan kepada DPRD Medan. “Makanya harus dievaluasi,” ucapnya.
Dia juga menyebut, proses dikeluarkannya izin pemungutan parkir di ruas jalan nasional itu tidak gampang. Karena status jalan nasional diatur dalam UU LLAJ. Artinya harus dibuatkan Perda lalu Perwal sebagai pelaksana teknis.
Berbeda dengan Kepala Seksi Parkir Wilayah I Harry Sughara, belum lama ini mengatakan, pemungutan parkir di ruas jalan nasional sudah melalui proses izin ke DPRD Medan.
“Status jalan nasional dan propinsi sudah dihapus. Dialihkan menjadi jalan kota. Makanya Dishub berani melakukan pemungutan parkir sejak setahun lalu. Dishub sudah meminta persetujuan DPRD,” ucap pria ganteng tersebut.
Sekadar mengingatkan, belum lama ini media mendapati pemungutan parkir di Jalan Setia Budi depan sebuah supermarket dekat pasar buah. Padahal lokasi itu termasuk dalam ruas jalan propinsi.
Sementara berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2019 jalan nasional dan jalan propinsi tidak boleh dipungut parkir. Jika dilakukan, maka itu melanggar hukum karena melakukan Pungli (pungutan liar).
Reporter : Jafar Sidik
